Beber Strategi Pengamanan Pilkada Serentak 2024, Kadivhumas Polri: Polri Tidak Bisa Bekerja Sendiri  

JawaPos.com – Polri memaparkan strategi pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Dalam pengamanan pesta demokrasi ini, Polri menyatakan tidak bisa bekerja sendiri dan perlu dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya.

"Secara konstitusi diatur masyarakat kita punya hak untuk memilih dalam rangka mengubah nasib masing-masing dalam hal memilih pimpinan daerahnya. Polri tidak bisa bekerja sendiri, dan ini adalah hal yang kolaboratif," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (11/9).

"Pilkada menjadi tonggak penting dalam agenda demokrasi indonesia dimana masyarakat secara langsung memilih pemimpin untuk daerah mereka," lanjutnya.

Menurut dia, Pilkada bukan sekadar ajang politik, tetapi juga ajang menguji stabilitas keamanan suatu daerah. Polri memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar, aman, dan kondusif.

"Tahun 2024 menandai momen krusial bagi Polri menghadapi pilkada. Di mana tantangan keamanan semakin kompleks dengan adanya dinamika sosial dan politik yang berkembang sangat cepat," jelasnya.

Trunoyudo menjelaskan, Polri telah menyiapkan strategi yang terukur untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman. Salah satunya adalah penguatan pengamanan sejak tahap pra pilkada, di mana kerap muncul konflik antarpendukung calon, penyebaran hoaks, dan potensi gangguan keamanan lain.

Mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya ini menyampaikan, Polri meningkatkan patroli dan pengawasan tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya secara intensif. Serta berkoordinasi yang erat dengan instansi terkait.

"Untuk mencegah potensi terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya sebelum berkembang jadi masalah yang lebih nyata dan besar," ucapnya.

Ia menambahkan, Polri juga melakukan pendekatan secara aktif dengan berbagai elemen masyarakat. Seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan. Sebagai kunci membangun dukungan publik terhadap upaya menjaga keamanan selama pilkada.

Peningkatan kualitas personel juga menjadi fokus utama dalam persiapan polri menghadapi pilkada 2024, dengan melakukan pelatihan intensif dan simulasi situasi darurat.

"Polri memastikan bahwa setiap personelnya menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan terjadi. Mulai dari pengamanan pemungutan suara hingga penanganan konflik sosial. Serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional keamanan," jelasnya.

Trunoyudo mengatakan, sistem pemantauan digital, analisis data, dan penggunaan aplikasi mobile memungkinkan Polri untuk merespons cepat dan efektif terhadap perkembangan situasi di lapangan. Serta mengkoordinasikan lintas sektoral dengan instansi terkait lainnya.

"Polri telah melakukan pemetaan melalui indeks potensi kerawanan pilkada sebagai dasar melaksanakan operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System. Untuk menjaga situasi aman, damai dan kondusif selama tahapan pemilu dan pilkada serentak di 2024," ucapnya.