AHY Cek Lahan Baru untuk Korban Erupsi Gunung Ruang

JawaPos.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait relokasi korban erupsi Gunung Ruang. Kemarin (5/5) dia bertolak ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, untuk meninjau lahan yang bakal menjadi tempat relokasi.

Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Bandara Djalaludin Gorontalo, Sulawesi Utara (Sulut), lantaran pada Minggu pagi Bandara Sam Ratulangi, Manado, masih ditutup akibat abu erupsi Gunung Ruang. Dari Gorontalo, AHY menempuh perjalanan darat selama kurang lebih empat jam untuk sampai ke Desa Modisi.

Pada rapat terbatas (ratas) minggu lalu, pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi sebagai lahan relokasi untuk permukiman warga pengungsi. AHY berharap, selain lahan untuk relokasi permukiman, ada lahan yang dapat dimanfaatkan untuk area perkebunan masyarakat. ”Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear,” ujarnya kemarin.

Ketika statusnya clear, lanjut dia, relokasi segera bisa dilakukan. Pemerintah Provinsi Sulut juga bisa membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi tersebut. Dengan begitu, pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan. ”Kami berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertanahan tersebut agar relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi bisa segera dilakukan,” ungkapnya.

Saat ini ada 301 kepala keluarga yang harus segera direlokasi. Mereka terpaksa mengungsi lantaran bermukim dan beraktivitas di sekitar Gunung Ruang. ”Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa segera kita follow up dengan langkah-langkah selanjutnya,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa relokasi warga di sekitar Gunung Ruang masih bersifat opsional. Dia mengatakan, saat ini fokus pemerintah adalah proses penyelamatan warga di daerah terdampak erupsi.

Ma’ruf membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri ATR/BPN untuk mencari lahan relokasi. Dia menegaskan bahwa relokasi itu diputuskan melihat situasi terkini. Selain itu, untuk relokasi warga, harus dicarikan lahan yang terbaik. ”Kalau bahaya tidak terlalu besar, mungkin tidak perlu direlokasi,” jelasnya.

Tetapi, jika tingkat bahayanya sudah kategori tinggi, tidak cukup hanya evakuasi. Harus diikuti relokasi. Dia mengimbau masyarakat setempat untuk mengikuti petunjuk yang diberikan tim evakuasi. Sebab, seluruh instruksi dalam proses evakuasi semata-mata untuk keselamatan masyarakat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, pemerintah segera membangun hunian tetap sebagai rumah relokasi untuk warga tinggal di kawasan rawan bencana (KRB) I. Pemerintah juga akan membantu memperbaiki rumah warga yang rusak berat dengan biaya perbaikan Rp 60 juta, bantuan perbaikan rumah rusak sedang Rp 30 juta, dan bantuan rumah rusak ringan Rp 15 juta. (mia/syn/wan/c19/oni)