KKP-USAID Dorong Pelibatan Perempuan dan Disabilitas Wujudkan Inklusivitas Ekonomi Biru

JawaPos.com–Peran perempuan dan disabilitas didorong mengambil bagian dalam implementasi program ekonomi biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menggandeng US Agency for International Development (USAID) guna mendorong hal tersebut.

”Pengarusutamaan gender menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru yang inklusif,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Iklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Pertemuan bertema Inspiring Inclusion itu mempertemukan pejabat pemerintah, pemangku kepentingan perikanan, dan mitra pembangunan, untuk membahas strategi pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal di sektor kelautan dan perikanan.

Trenggono menjelaskan, program ekonomi biru KKP meliputi perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipatif nelayan. 

”Saat ini, jumlah perempuan yang berprofesi sebagai pelaku usaha perikanan baik nelayan, pemasar antar pelabuhan, pemasar ikan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam, sebanyak 148.221 orang dari total pelaku usaha perikanan sebanyak 1.449.681 orang,” terang Sakti Wahyu Trenggono.

Dia menjelaskan, KKP mengambil sejumlah langkah, mulai dari penetapan kebijakan, program kerja, hingga peningkatan anggaran untuk kegiatan pengarusutamaan gender. Penetapan kebijakan di antaranya menerbitkan Permen KP No. 51 Tahun 2016, Permen KP No 43 Tahun 2023, dan Kepmen KP No. 84 Tahun 2020.

Kemudian melibatkan perempuan dan disabilitas dalam program pembangunan kampung nelayan modern dan kampung perikanan budi daya, memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada anak pelaku utama perikanan seperti nelayan, pembudi daya, dan petambak garam, pengolah, dan pemasar.

Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, KKP juga memberikan pelatihan penangkapan ikan, budi daya ikan dan pengolahan ikan bagi kelompok disabilitas dan kelompok perempuan. Lalu memfasilitasi kemudahan akses permodalan, hingga bantuan sarana budi daya, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan.

”KKP telah mengalokasikan anggaran pengarusutamaan gender yang terus meningkat setiap tahun dari Rp 288 miliar pada 2021 menjadi Rp 662 miliar pada 2024,” ucap Sakti Wahyu Trenggono.

Sementara itu, Wakil Direktur USAID Indonesia Erin Nicholson mengatakan, partisipasi ekonomi perempuan merupakan bagian utama untuk mencapai keamanan dan stabilitas yang lebih besar di seluruh dunia. USAID Indonesia, melalui USAID Bersama Kelola Perikanan (Ber-IKAN), memberdayakan perempuan untuk menjadi agen peningkatan ekonomi dan pendukung perikanan berkelanjutan.

USAID Ber-IKAN mengintegrasikan pendekatan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) ke dalam kebijakan perikanan, memfasilitasi pendampingan tatap muka bersama KKP. Sehingga dapat mendorong terbentuknya para agen perubahan kesetaraan gender di tingkat akar rumput, serta membantu perempuan dan kelompok marginal untuk memanfaatkan kesempatan dalam menyuarakan perspektif mereka di komite pengelolaan bersama perikanan.

”Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai seruan untuk bertindak, katalis untuk perubahan, dan titik balik menuju masa depan perikanan dan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Erin Nicholson.