12 Proyek Termasuk Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Resmi Dicoret dari PSN, Ini Alasannya

JawaPos.com - Dikeluarkannya peraturan Kementerian Koordinator Ekonomi Nomor 8 Tahun 2023, sekaligus menvalidasi juga dicoretnya 12 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Dilansir Kaltim Post (JawaPos Grup), pada Sabtu (10/2), dari 12 proyek yang dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, salah satunya ada proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya. 

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto membenarkan terkait pencoretan 12 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. 

“Jadi Permenko 8 Tahun 2023 memang ada 12 PSN yang dikeluarkan dari daftar PSN,’’ ujarnya pada media briefing di Kemenko Perekonomian, Rabu (7/2).

Diketahui, peraturan itu berisi tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurutnya, salah satu proyek yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari daftar PSN tahun 2023 yakni Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Baca Juga: Pemerintah Coret Proyek Kereta Semicepat Jakarta–Surabaya dari PSN

’’Daftarnya ada pembangunan Pelabuhan Ambon Baru, Kereta Cepat Jakarta Surabaya yang Semi Cepat, kawasan industri, pembangunan jalan tol,’’ tambahnya. 

Suroto memaparkan, pencabutan 12 PSN tersebut mengacu pada hasil evaluasi Kemenko Perekonomian dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dan kementerian teknisnya.

Hasil evaluasi tersebut, menurut Suroto menunjukkan bahwa perkembangan dari pembangunan 12 PSN itu sama sekali belum ada kemajuan. 

’’Memang kemarin sampai dengan semester II 2023 kelihatannya belum ber-progress, sehingga kemarin diusulkan dari kementerian teknisnya dan sudah mendapatkan arahan pak Presiden untuk dapat dikeluarkan dari daftar PSN,’’ jelasnya. 

Kendati demikian, Suroto menegaskan bahwa proyek-proyek yang dikeluarkan dari PSN itu bakal tetap digarap sebagaimana mestinya. Namun, skemanya tidak akan mendapatkan fasilitas PSN.

’’Tapi walaupun keluar dari daftar PSN tetep melaksanakan program reguler, tapi dengan tidak mendapatkan fasilitas PSN,’’ imbuhnya. 

Baca Juga: KontraS Sebut Terdapat 79 Peristiwa Pelanggaran HAM yang Bersinggungan dengan PSN

Untuk diketahui, hingga Desember 2023 lalu, pemerintah mencatat telah membangun sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp 1.515,4 triliun. Sebanyak 30 proyek dan 9 program yang telah beroperasi sebagian dengan nilai Rp 788,5 triliun.