Penerbitan Surat Utang Negara Palsu Berhasil Diungkap, Waspada Bagi Investor dan Kenali Modusnya!

JawaPos.com - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar) telah mengungkap kasus dugaan penggelapan uang nasabah yang diduga dilakukan oleh seorang oknum karyawan bank berinisial SDS (39), dengan modus penerbitan Surat Utang Negara (SUN) palsu.

Dilaporkan oleh JawaPos.com dari Antara, Selasa (30/1), Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Alfian Nurnas, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers di Padang pada hari Senin, menyatakan bahwa kasus ini sedang berada dalam tahap penyidikan sejak Januari 2024.

Tersangka, yang identitasnya sebagai SDS dan berjenis kelamin perempuan, telah merugikan nasabah hingga lebih dari Rp9 miliar selama enam tahun terakhir.

SDS, yang memiliki latar belakang sebagai analis di Bank BNI Cabang Solok, Sumbar, diduga melakukan perbuatannya sejak tahun 2015 hingga 2023 dengan modus pemalsuan Surat Utang Negara (SUN).

Menurut Alfian, SDS awalnya menawarkan kepada enam nasabah kelolaannya untuk berinvestasi pada Surat Utang Negara (SUN) dengan janji mendapatkan bunga tinggi.

Setelah nasabah setuju untuk berinvestasi dengan nominal tertentu, SDS kemudian mencetak SUN palsu yang diserahkan kepada nasabah sebagai bukti investasi.

Baca Juga: Pengacara Tersangka Penggelapan Uang PT CCI Disebut Lakukan Intimidasi

Namun, SUN yang diterbitkan oleh SDS tidak pernah diakui oleh negara. Nasabah, setelah tertarik dengan tawaran tersebut, diarahkan untuk mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.

Uang nasabah kemudian masuk ke rekening yang dapat dikendalikan oleh SDS tanpa sepengetahuan para nasabah.

Alfian menjelaskan bahwa uang yang diperoleh dari tindakan curang tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, seperti membuka usaha sepatu dan kosmetik.

Tim penyidik berhasil menyita sertifikat tanah, paspor, dan menduga bahwa uang hasil penipuan digunakan oleh tersangka untuk liburan ke luar negeri. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan di Medan.

Tersangka dijerat dengan pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Jo pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2003.

Kasus ini menunjukkan dampak serius terhadap kepercayaan nasabah dan memerlukan tindak lanjut yang cermat dari pihak berwajib.

***