Penyaluran Bansos Jangan Dipolitisasi, Ada Usulan Distop Sementara hingga Pemilu Selesai

JawaPos.com – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dipersoalkan lantaran menjadi bahan kampanye dalam pemilu. Muncul dorongan untuk menunda penyalurannya agar tidak dipolitisasi pihak-pihak tertentu demi mendapat simpati masyarakat.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai penundaan penyaluran bansos perlu dilakukan agar tidak ditumpangi oleh kepentingan pemilu. Namun, dia menegaskan, penundaan itu hanya sementara atau hingga pemilu selesai. ”Saya setuju lebih baik (penyaluran bansos) kita tunda sampai pemilu (selesai),” kata Muhaimin di Jakarta, Selasa (2/1) malam.

Meski begitu, dia mengatakan, penyaluran bansos tetap dapat dilakukan asal ada jaminan bahwa penyalurannya tidak ditumpangi kandidat tertentu. Pemerintah atau negara harus menjamin bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat tidak diklaim pihak tertentu sebagai uang dari presiden atau menteri. ”Bansos ini uang rakyat, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang calon presiden,” ungkap ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Anggaran bansos, lanjut dia, disahkan oleh DPR dari hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. ”Jadi, uang bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa pihaknya tidak meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai pemilu berakhir. Tetapi, meminta pemberian bansos tidak diklaim sebagai bentuk kedermawanan pihak tertentu. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu.

”TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,” ujar Todung dalam keterangannya kemarin (3/1). ”Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” imbuh mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Norwegia dan Islandia tersebut.

Todung menilai apa yang dilakukan Zulkifli merupakan bentuk politisasi bansos. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menguntungkan paslon tertentu. ”Ini (politisasi bansos, Red) bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical,” tegas Todung.

Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi. Apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Todung juga meminta agar tanggapan TPN Ganjar-Mahfud mengenai penyaluran bansos yang sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye tak dipolitisasi sebagai sikap untuk menghentikan distribusi bansos.

Pada bagian lain, kontroversi terkait bansos tidak menghentikan Presiden Joko Widodo untuk terus membagikannya kepada masyarakat. Salah satunya bantuan langsung tunai (BLT) El Nino. Dia menekankan bahwa BLT El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan.

Kemarin (3/1) di hadapan penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jokowi menekankan bahwa bantuan itu untuk menekan harga akibat kemarau panjang. ”Karena ini memang BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, presiden memastikan bahwa bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah tersalurkan. Bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa bantuan tersebut akan pemerintah lanjutkan apabila anggaran dalam APBN mencukupi. ”Kalau APBN-nya saya hitung memungkinkan, nanti April, Mei, Juni bisa kita teruskan lagi,” ungkapnya. Selain di Banyumas, bantuan yang sama diberikan saat kemarin Jokowi berkunjung ke gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 443,4 triliun untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) (selengkapnya lihat grafis). ”Belanja terbesar lainnya yang untuk masyarakat langsung adalah belanja perlindungan sosial sebesar Rp 443,4 triliun,’’ ujar Sri Mulyani.

Ani melanjutkan, belanja perlinsos memang dijaga pada level yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi.

Terkait kekhawatiran politisasi bansos, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebetulnya sudah beberapa kali memberikan tanggapan. Dia menegaskan bahwa bansos reguler yang disalurkan Kemensos sudah tidak lagi disalurkan berupa barang dan manual. Sejak 2021, penyaluran melalui e-warong untuk program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) pun sudah tak dilakukan.