Kabar Baik untuk Guru Honorer yang Tidak Lulus PPPK 2023, MenPan-RB: Rekrutmen CASN 2024 Menyasar 1,6 Juta Honorer

JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memberi kabar baik untuk guru honorer yang tidak lulus dalam seleksi PPPK 2023.

Anas, sapaan akrab MenPan-RB, mengungkapkan bahwa seleksi PPPK 2024 mendatang tetap memprioritaskan honorer K2 dan non K-2 atau tenaga non ASN.

Selain itu, pemerintah juga memastikan tetap membuka seleksi CPNS 2024. Bahkan kuota untuk talenta-talenta digital dipastikan jauh lebih banyak daripada seleksi PPPK 2023. Begitu juga untuk para fresh graduate atau lulusan baru.

"Pengadaan CASN 2024 diprioritaskan untuk tenaga non-ASN, termasuk honorer K2. Fresh graduate juga mendapatkan porsi banyak," kata Anas.

Baca Juga: Rata-rata Gaji Pekerja di Indonesia Naik 6,5 Persen pada 2024, di India 9,3 Persen

Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Grup), arah kebijakan pemenuhan ASN pada 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan lainnya.

Proyeksi kebutuhan ASN 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat, daerah, dan lulusan sekolah kedinasan.

Anas juga mengungkap bahwa salah satu fokus pengadaan CASN tahun 2024 adalah pemerataan guru di daerah 3T. Daerah 3T yang dimaksud Anas adalah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Bahkan kepada guru honorer di daerah 3T juga akan diberikan peluang lebih besar diangkat jadi PPPK.

"Pemerintah juga akan memberi afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodasi menjadi PPPK," bebernya.

Baca Juga: Tanggal Resmi Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2023, Dirjen GTK Kemendikbudristek Ungkap Jumlah yang Lulus

Anas juga telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN. Rekrutmen CASN 2024 nanti akan menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodasi.

Inilah proyeksi sisa tenaga non ASN termasuk eks-THK2 dan dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Anas berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non ASN.

Anas sudah menyampaikan beberapa alternatif solusi kepada Presiden Joko Widodo. Kebijakan rekrutmen pada 2024 diharapkan mengurangi jabatan yang akan terdampak transformasi digital.

Untuk rekrutmen ASN selanjutnya mengutamakan talenta-talenta digital, berfokus menciptakan nilai tambah ekonomi.