Dukung Rencana Hibah Motor Listrik BGN untuk Guru Honorer, DPR Tegaskan Aset Negara Harus Bermanfaat

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada para guru honorer di berbagai daerah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan solusi yang tepat agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Yahya mengungkapkan, rencana hibah tersebut pernah disampaikan Kepala BGN Agustina Arumsari saat rapat bersama Komisi IX DPR. Ia menilai, penyaluran kendaraan kepada guru honorer dapat menjadi jalan keluar atas polemik pengadaan motor listrik yang sempat menuai sorotan.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," kata Yahya Zaini, Minggu (21/6).

Baca Juga:Antisipasi Tensi Timur Tengah, PIS Siapkan Rute Aman untuk Armada Pengangkut Minyak

Meski mendukung rencana hibah, Yahya menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG. Menurutnya, kendaraan tersebut tidak sesuai dengan karakter pekerjaan pengelola dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai, aktivitas para pengelola dapur tidak membutuhkan tingkat mobilitas yang tinggi sehingga penggunaan motor listrik tidak menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program tersebut.

“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," ucap Yahya.

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti minimnya informasi yang diterima DPR terkait pengadaan kendaraan listrik tersebut. Menurutnya, Komisi IX tidak pernah memperoleh laporan ataupun penjelasan mengenai proses pengadaan motor listrik yang dilakukan oleh BGN.

Kondisi tersebut, kata Yahya, membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain persoalan kebutuhan operasional, Yahya turut mengkritik perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan kendaraan tersebut. Ia menilai, perusahaan tersebut tidak menunjukkan profesionalisme karena tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purna jual yang memadai.

Ketiadaan pusat layanan perbaikan dinilai dapat menimbulkan kendala dalam pemeliharaan kendaraan apabila digunakan dalam jangka panjang oleh penerima manfaat.