Kemenkes Sampaikan DHTS, Fokus Agar Pelayanan Kesehatan Merata Tanpa Terkecuali

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Tony Blair Institute for Global Change Indonesia (TBI Indonesia) menyampaikan draft strategi transformasi digital kesehatan atau digital health transformation strategy (DHTS) 2025-2029.

Presentasi DHTS disampaikan oleh TBI Indonesia di acara pre-event Asia e Health information network (AeHIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Senin (6/11).

Chief Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes Setiaji mengatakan, DHTS 2025-2029 sendiri merupakan pembaruan dari DHTS 2021-2024 yang fokus pada penanggulangan pandemi.

Baca Juga: Daftar 56 Caleg Mantan Napi Korupsi yang Maju Pemilu 2024

DHTS ini diproyeksikan menjadi dokumen landasan integral bagi berbagai rencana strategi nasional. Diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

DHTS juga akan menjadi acuan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dimana seluruh rakyat Indonesia ditargetkan menerima pelayakan kesehatan bermutu tanpa terkecuali.

“Strategi Transformasi Kesehatan Digital akan menjadi dokumen integral bagi Pemerintah Indonesia karena akan menentukan masa depan lanskap strategi kesehatan digital Indonesia," kata Setiaji dalam sambutannya.

Selain itu, ia juga menegaskan telah mengindikasikan kesehatan digital sebagai salah satu sektor prioritas dan aplikasi untuk landasan utama e-Government Indonesia (SPBE) mendatang.

“Kementerian Kesehatan Indonesia telah meminta Tony Blair Institute (TBI) untuk mendukung pemutakhiran Strategi Transformasi Kesehatan Digital agar selaras dengan peta jalan

nasional dan mempersiapkan tren masa depan dalam layanan kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Senior Advisor of Health for Indonesia, Tony Blair Institute for Global Change, Ben Kamarck mengatakan, tahun 2030 Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengubah surplus demografi menjadi bonus demografi.

“TBI sangat senang dapat mendukung pemerintah untuk menyusun cetak biru transformasi digital kesehatan secara tepat, sehingga kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi secara merata hingga ke pelosok," ungkapnya.

Ben menjelaskan bahwa pemerataan akses kesehatan dapat menciptakan efek domino yang positif pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Saat ini, ia mengatakan bahwa sektor kesehatan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi mereka yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi fasilitas layanan kesehatan yang belum memadai.

Hingga kini, 57% puskesmas di Indonesia belum memenuhi standar minimum tenaga kerja kesehatan.

Oleh karena itu, Manager of Tech for Indonesia, Tony Blair Institute for Global Change Willy Limiady mengatakan bahwa Krisis ini menyoroti kebutuhan penting akan infrastruktur kesehatan yang efektif dan kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap situasi darurat kesehatan

masyarakat. Teknologi kesehatan digital, seperti aplikasi pelacakan kontak, platform uji online, dan analisis data, memainkan peran kunci dalam pengendalian krisis kesehatan.

“Kita bisa belajar dari pandemi COVID-19, dimana teknologi kesehatan sangat signifikan perannya dalam pengendalian pandemi,” ucapnya.

“Karenanya, transformasi digital dari hulu ke hilir sudah menjadi kebutuhan di sektor kesehatan, tidak hanya untuk peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga mengakselerasi pencapaian program-program prioritas kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai mandat Presiden Joko Widodo," tandas Willy.