Revitalisasi Pendidikan, 80 Persen Usia Produktif Ditargetkan Masuk Vokasi

JawaPos.com–Pendidikan vokasi mempunyai arti penting dalam sektor edukasi dan keterkaitannya terhadap lapangan kerja. Apalagi target lulusan dinilai lebih mumpuni yaitu menguasai fondasi teori sekaligus mahir mengimplementasikannya dalam berbagai aktivitas yang dibutuhkan di dunia kerja.

Dosen dan Peneliti Ekonomi Dian Anggraeny Rahim mengatakan, isu pendidikan vokasi menjadi fokus Presiden Joko Widodo. Pada 2020, presiden menyatakan, Indonesia membutuhkan generasi muda yang kompetitif yakni memiliki kualitas untuk mampu terjun langsung di dunia kerja, praktik langsung di lapangan, dan mendorong ekosistem kewirausahaan.

”Kebijakan pemerintah terkait pendidikan vokasi merupakan langkah tepat, pasalnya pendidikan yang berketerampilan merupakan fondasi strategis dalam membangun kesejahteraan,” kata Dian Anggraeny Rahim.

Oleh karena itu, lanjut dia, pendidikan vokasi menjadi sangat penting dan strategis dalam konteks pembangunan manusia dan meningkatkan sosial ekonomi.

”Realisasi mengkoordinasi pengembangan pendidikan vokasi oleh Kemenko PMK hadir dengan terbentuknya Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV). Dengan kehadiran TKNV maka seluruh pihak yang berwenang dalam hal urusan pendidikan, keterampilan, lapangan kerja, bahkan kewirausahaan, dikaitkan secara integratif dan kolaboratif sebagai upaya pembangunan manusia secara menyeluruh,” ujar Dian.

Hal itu dapat menyatukan persepsi, strategi dan implementasi serta pengawasan menuju target pengembangan vokasi nasional oleh institusi-institusi pemerintah terkait. Dia menjelaskan, TKNV yang diinisiasi Menko PMK Muhadjir Effendi diharapkan dapat menciptakan kerja sama seluruh pihak yang terkait.

”Menko Muhadjir melihat pembentukan TKNV dapat menjadi tolak ukur awal bagaimana proses revitalisasi pendidikan Indonesia yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan integritas dijalankan secara sistematik. Untuk itu Menko Muhadjir menargetkan sebanyak 80 persen usia produktif di Indonesia pada 2024 dapat memasuki pendidikan dan pelatihan vokasi,” jelas Dian Anggraeny Rahim.

Dian menambahkan, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan vokasi membutuhkan dukungan berbagai pihak. Tanpa koordinasi dan satu visi sama, agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan SDM dan memajukan kesejahteraan nasional bakal sulit terwujud dalam waktu yang cepat mengingat adanya target Indonesia Emas 2045.

”Tonggak utama revitalisasi pendidikan vokasi adalah sebagaimana disampaikan Menko Muhadjir, yakni pentingnya aspek koordinasi dan dukungan seluruh pihak, kerja keras sekaligus kerja sama, khususnya sekolah/universitas tempat di mana pendidikan vokasi berlangsung,  pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil serta pihak swasta,” tandas Dian.