Kekecewaan Jokowi Soal Anggaran Stunting Miliaran Tapi Banyak Buat Perjalanan Dinas, Bukan Beli Telur

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengungkap sejumlah program anggaran yang tidak sampai kepada masyarakat. Salah satu yang diungkap adalah anggaran program stunting senilai Rp 10 miliar tetapi porsinya lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, bukan membeli telur.

"Saya baru saja minggu lalu ngecek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri) coba saya mau lihat. Rp 10 miliar untuk program stunting, dicek perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar, yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).

"Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini. Ini yang harus diubah," imbuhnya.

Jokowi menegaskan, kalau Program Stunting dianggarkan Rp 10 miliar seharusnya yang lain-lainnya itu Rp 2 miliar. Sedangkan paling besar, yakni Rp 8 miliar itu untuk dibelikan bahan pokok yang langsung bisa diberikan kepada masyarakat.

"Kalau Rp 10 miliar anggarannya, itu mestinya yang lain-lainnya itu Rp 2 miliar. Yang Rp 8 miliar itu untuk dibelikan langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan kepada yang stuntting kongkretnya kan seperti itu," tegasnya.

Tak hanya program stunting, Jokowi juga menyoroti tentang dana pengembangan UMKM di salah satu kabupaten yang tidak disebutkan namanya. Dari anggaran Rp 2,5 miliar justru paling banyak digunakan untuk honor dan perjalanan dinas, sedangkan untuk pengembangnnya hanya sebesar Rp 600 juta.

Melihat anggaran yang cenderung banyak dialokasikan untuk program pengembangan dan perjalanan dinas. Jokowi menilai program tersebut absurd dan tidak kongkret lantaran tidak langsung menyasar ke masyarakat.

"Ini ada di APBD, saya enggak usah sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM total anggaran Rp 2,5 miliar, senilai Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas. Kesitu-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar atau Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter aja, pemberdayaan, pengembangan, istilah istilah yang absurd enggak konkret," ujar Jokowi.

"Padahal langsung saja, itu buat modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, kan kalau pengembangan umkm mestinya kan itu. Untuk pameran, jelas," imbuhnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tugas BPKP untuk mengarahkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, Kementerian dan Lembaga. Dalam hal ini, ia berpesan agar BPKP bisa mengarahkan program pemerintah ke hal yang konkret.

Mantan Walikota Solo ini mengatakan bahwa itulah tugas berat bagi BPKP. Terutama, bagaimana anggaran daerah dan pusat bisa digunakan untuk hal yang produktif.

"Ini tugas berat BPKP ada di sini, begitu bisa membalikkan 80 persennya untuk konkret dan 20 persennya untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN dan APBD itu produktif," jelasnya.

"Karena tangan BPKP itu sampai ke provinsi, kabupaten dan kota artinya bisa mengawal, mengawasi dan mengarahkan," imbuhnya.