Soal Wacana Pertalite Naik, Ini Permintaan Wakil Ketua Komisi VII DPR

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah khususnya Menteri ESDM untuk membahas terlebih dahulu dengan DPR jika hendak menaikkan harga pertalite, solar, dan gas elpiji 3 kilogram. Menurut Eddy, pembahasan ini penting agar kenaikan harga pertalite tersebut tidak drastis dan masih moderat dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.

"Kami minta Menteri ESDM membahas ini terlebih dahulu dengan kami sebelum keluar formulasi atau evaluasi kenaikan harga BBM tersebut," kata Eddy kepada wartawan, Kamis (21/4).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini mengatakan, DPR RI merupakan wakil rakyat yang nantinya bisa membawa aspirasi rakyat dalam pembahasan kenaikan pertalite tersebut. Termasuk, menyampaikan kondisi di masing-masing daerah yang diwakili DPR.

"DPR bisa membawa aspirasi daerah dan bisa memberikan masukan tentang kondisi di daerah masing-masing. Ini penting untuk jadi masukan sebelum pemerintah membuat formulasi penyesuaian harga," ucap Eddy.

Eddy mengakui, Pemerintah memang berada dalam situasi dilema saat ini karena beban subsidi BBM semakin membengkak, sementara ekonomi masyarakat belum pulih akibat terdampak pandemi Covid-19. Terlebih saat ini, masih banyak masyarakat yang dirumahkan, diberhentikan dari pekerjaannya dan ada yang bekerja dengan 50 persen gaji.

"Jadi itu bisa dipertimbangkan juga. Sehingga usulan kami kalaupun dinaikin harus dilakukan secara perlahan mengingat beban perekonomian masyarakat masih berat," ucap Eddy.

Eddy juga mengungkapkan, situasi harga minyak mentah dunia yang melonjak. Bahkan, harganya naik dua kali lipat dari harga asumsi makro di APBN Tahun 2022.

"Memang saat ini harga minyak mentah dunia kan sudah melonjak tinggi sekali, bahkan itu boleh dibilang itu sudah 2 kali lipat dari harga asumsi makro kita di APBN 2022 sehingga beban subsidi pemerintah mendadak membengkak. Subsidi pemerintah untuk BBM di Tahun 2022 itu Rp 77 triliun. Dengan kondisi yang saat ini membengkak, itu mungkin bisa mencapai Rp 240 triliun," ujar Eddy.

Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut Pemerintah sudah tidak bisa lagi menanggung beban subsidi, sehingga mau tidak mau harus melakukan penyesuaian harga pertalite, solar dan gas elpiji 3 kilogram.

"Jadi, ini kemungkinan dinaikkan karena beban pemerintah besar sekali dalam menanggung sisi subsidi. Tetapi, meski kita memahami kondisi pemerintah dalam menanggung subsidi, kita juga melihat beban perekonomian masyarakat sehingga kita minta naiknya bertahap dan dibahas terlebih dahulu dengan kami," pungkas Eddy.