Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 13 November 2020 | 21.11 WIB

Banyak Pegawai Mengundurkan Diri, Novel Sebut Akibat Pelemahan KPK

Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK - Image

Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK

JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tak memungkiri fenomena mundurnya pegawai KPK, imbas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau revisi UU KPK. Novel menyebut, kinerja KPK kini menjadi lemah akibat revisi UU KPK.

"Pelemahan KPK diantaranya dengan revisi UU KPK itu," kata Novel kepada JawaPos.com, Jumat (13/11).

Fenomena mundurnya sejumlah pegawai KPK mencuat setelah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mengundurkan diri. Kini, pegawai senior KPK yang sudah bekerja sejak 15 tahun, Nanang Farid Syam juga menyusul angkat kaki dari KPK.

Jika diakumulasikan dengan catatan KPK, total sepanjang berlakunya UU KPK hasil revisi sebanyak 36 pegawai telah mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri puluhan pegawai itu pun beragam.

Baca juga: Mundur dari KPK, Nanang: Bukan Tempat Saya Lagi

Novel pun tak memungkiri, terjadinya perubahan di KPK membuat satu persatu rekannya harus angkat kaki. Terlebih imbas berlakunya UU KPK hasil revisi, pegawai lembaga antirasuah harus menjadi aparatur negeri sipil (ASN), yang kepegawainnya berada di bawah Pemerintah atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Memang perubahan membuat pejuang satu persatu pergi," sesal Novel.

Novel memandang, pemerintah kini tak lagi menjadikan agenda pemberantasan korupsi hal yang penting. Ini diketahui dari adanya revisi UU KPK.

"Hal itu bisa jadi, karena tampaknya pemerintah tidak menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai agenda penting," pungkas Novel.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=nqoon7paHQk

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore