RUU Penanggulangan Bencana Perkuat Posisi BNPB

JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama tujuh kementerian/lembaga terkait ngebut garap draft Rancangan Undang-undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Ditargetkan, awal September draft rampung.

Penggarapan draft RUU ini bisa dibilang seperti kisah Roro Jonggrang. Menggarap 1.000 candi dalam waktu semalam. DPR bersurat pada pemerintah pada 23 Juli 2019 terkait usulan perancangan RUU Penanggulangan Bencana. Kemudian, draft diharapkan rampung sebelum masa tugas DPR periode 2014-2019 pada 28 September 2019 mendatang.

"Kami tidak punya keistimewaan terkait time," ujar Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang ditemui usai rapat koordinasi RUU Penanggulangan Bencana, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (28/8) petang.

Kendati harus kerja cepat, Agus meyakinkan bahwa pembahasan dilakukan secara komprehensif. Kemensos sudah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dalam prosesnya, Kemensos melakukannya bersama tujuh kementerian/lembaga lain, meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kum HAM), Kemeterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, BNPB, BMKG, dan Basarnas.

Banyak masukan yang disampaikan oleh tiap kementerian. Salah satunya, soal definisi dari bencana itu sendiri. Kemenkes misalnya, meminta agar penanggulangan wabah juga turut dimasukkan. "Semua jenis bencana kita bahas. Isu-isu krusialnya sudah dibahas," tuturnya.

Meski belum bisa merinci, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, bahwa seluruh arah DIM dari pemerintah berfokus pada penanganan bencana yang lebih efektif dan efisien. Terutama, pada penguatan BNPB sebagai lembaga penanggulangan bencana. "Bocorannya draft ini ketika nanti di ketok jadi UU akan memberi penguatan terhadap BNPB," katanya.

Disinggung soal perubahan nomenklatur BNPB, Agus tidak menjawab. Dia hanya menekankan, draft ditargetkan rampung segera. Sehingga bisa diserahkan ke Setneg maksimal awal September 2019.

Ditemui dalam kesempatan yang sama Kepala BNPB Doni Monardo menambahkan, RUU ini diharapkan dapat membuat penanganan bencana lebih terintegrasi. Sehingga hasilnya lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Seperti kasus kebakaran hutan dan lahan. Doni mengatakan, perlu solusi yang permanen. Sebab, upaya pemadaman dengan helikopter sejatinya tidak menjadikan api padam sepenuhnya. Api hanya bisa benar-benar hilang ketika musim hujan. "Jadi BNPB harus punya kemampuan yang kuat. Nah ini sedang dibahas dalam RUU ini," ungkapnya.

Menurut dia, Indonesia termasuk negara yang sangat rawan bencana terutama bencana alam, gempa, tsunami, dan gunung api. Untuk gunung berapi saja, dari 500 gunung yang ada, 127 dalam status aktif.
Belum lagi 295 patahan lempeng yang membujur dari Sumatra sampai Papua bagian timur, termasuk Utara Sulawesi, selatan NTT dan juga Maluku. Sangat berpotensi gempa.

"Kami sangat berterima kasih atas dorongan DPR agar penanganan bencana lebih terintegrasi melalui RUU ini," tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Sodik Mudjahid mengungkapkan, fokus utama dari RUU ini ialah tentang penguatan mitigasi. "Bukan seperti selama ini, kuat di tanggap darurat saja," keluhnya.

Selain itu, ada juga tentang kelembagaan, koordinasi, dan pendanaan. Untuk pendanaan, dia menegaskan, bukan hanya perkara kenaikan anggaran penanggulangan bencana. Tapi, terkait manajemen dana operasi terutama dana on call yang dipegang Kementerian Keuangan. Menurutnya, pencairan masih belum diatur sehingga kerap terbelit birokrasi.