Bali Akan Dibuka untuk Turis India

Ditangguhkan, Sejuta Dosis Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa Mei

JawaPos.com – Pemerintah akhirnya mengikuti langkah beberapa negara yang menunda pemberian vaksin AstraZeneca. Meski demikian, pemerintah membantah jika alasan penundaan itu dikaitkan dengan kasus-kasus di luar negeri.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penundaan disebabkan tim peneliti masih mengkaji kelompok masyarakat mana saja yang pas disuntik dengan vaksin tersebut.

’’Agar menjadi catatan, alasan penundaan bukan semata-mata adanya temuan pembekuan darah oleh beberapa negara. Melainkan karena pemerintah ingin lebih memastikan keamanan dan ketepatan kriteria penerima vaksin AstraZeneca,’’ kata Wiku pada Selasa (16/3).

Wiku menjelaskan, penelitian sedang dilakukan tim gabungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan para ahli lain. Mereka meneliti apakah kriteria kelompok penerima vaksin AstraZeneca bisa disamakan dengan kriteria vaksin Sinovac dan Biofarma. Selain itu, kata Wiku, pemerintah ingin memperhitungkan secara cermat timeline pemberian vaksin tersebut kepada masyarakat. Sebab, 1,16 juta dosis vaksin AstraZeneca yang tiba di Indonesia memiliki masa kedaluwarsa sekitar Mei 2021. Perhitungan waktu menjadi penting karena rentang waktu antara dosis pertama dan kedua terbilang cukup panjang, yakni 9 hingga 12 minggu. ’’Penundaan ini juga untuk memastikan quality control,” jelas Wiku.

Setelah penelitian menghasilkan rekomendasi lebih lanjut soal vaksin AstraZeneca, baru akan ditentukan kelompok mana yang diprioritaskan menerima vaksin tersebut. ’’Hasil evaluasi akan diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM,’’ terang Wiku.

Sebagaimana diketahui, vaksin AstraZeneca memang memicu kontroversi internasional. Sebab, beberapa orang mengalami penggumpalan darah setelah vaksinasi. Hingga kemarin negara yang memutuskan menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca adalah Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Slovenia, Denmark, Islandia, Norwegia, dan beberapa negara lain. Di Asia, Thailand disebut-sebut melakukan langkah serupa.

Namun, ada juga negara yang tetap menggunakan vaksin AstraZeneca. Inggris salah satunya. Mereka mengacu pada hasil riset yang dilakukan Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Dr Phil Bryan, salah seorang peneliti di MHRA, mengatakan bahwa pihaknya sedang meninjau semua laporan terkait dampak vaksin AstraZeneca. Menurut dia, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa vaksin AstraZeneca merupakan penyebab penggumpalan darah. Menurut dia, penggumpalan darah bisa terjadi secara alami. ’’Dengan atau tanpa vaksin. Dan itu wajar,’’ katanya.

Saat ini lebih dari 11 juta dosis vaksin AstraZeneca diberikan di Inggris. Faktanya, kasus penggumpalan darah yang dilaporkan lebih rendah jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi secara alami.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan, MHRA adalah salah satu regulator terbaik dan paling berpengalaman di dunia. Tidak ada alasan yang valid untuk menghentikan program vaksinasi yang tengah berlangsung. ’’Jadi, kami tetap yakin dengan vaksinasi. Kami senang sekali melihat program ini dijalankan dengan cepat di seluruh wilayah Inggris,’’ terang Boris.

Vaksinasi Sinovac Jalan Terus

Di Bali, vaksinasi untuk para pelaku pariwisata terus berjalan. Sebanyak 90.195 pekerja pariwisata bakal divaksin secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Pemerintah juga mulai menjalin komunikasi dengan negara lain untuk bekerja sama di bidang pariwisata. Kemarin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertemu dengan Dubes India. Jumlah turis asal India memang terus meningkat sebelum pandemi. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, pada 2017, jumlah wisatawan asal India mencapai 264.516 orang. Setahun kemudian, jumlahnya meningkat menjadi 353.894 wisatawan. Kemudian, pada 2019, terjadi lonjakan hingga 374.043 wisatawan.

Dalam pertemuan itu, dibahas rencana program serta peluang peningkatan kerja sama pascapandemi. Sandiaga meyakini, penguatan testing, tracing, dan treatment mampu menarik minat para wisatawan. ’’Kepercayaan wisatawan India untuk memulai penerbangan langsung melalui konsep travel corridor arrangement akan meningkat,’’ kata dia.

Keduanya juga membahas rencana investasi dan perdagangan dalam lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga soal adaptasi teknologi guna memperkuat dan menciptakan peluang pada sektor parekraf. Khususnya, penguatan desa wisata yang jadi andalan pemerintah. ’’Peningkatan hubungan bilateral ini bisa membangkitkan semangat, menebar harapan, dan membuka peluang bagi Bali untuk bangkit. Dan, ekonomi Indonesia segera pulih,’’ tutur Sandiaga.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan publik soal kasus positif Covid-19 pada orang yang sudah divaksin. Dia menjelaskan, kekebalan secara optimal baru terbentuk 28 hari setelah disuntik vaksin Covid-19 yang kedua. ’’Pesan saya kalau habis disuntik, jangan merasa seperti Superman. Jalan ke mana-mana tidak pakai masker,’’ tuturnya. Sebab, orang yang telah divaksin masih bisa terpapar Covid-19 dan menjadi carrier. Bedanya, orang yang telah divaksin memiliki daya tahan terhadap virus tersebut.

Di sisi lain, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah tidak menjadikan program vaksinasi kepada guru sebagai dasar untuk membuka sekolah. Penerapan protokol kesehatan di sekolah tetap harus jadi syarat utama. Terlebih, berdasar hasil survei, ada guru yang menolak untuk divaksin.

Survei singkat tentang persepsi guru atas program vaksinasi itu diikuti 2.406 guru semua jenjang pendidikan dari 23 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan, terdapat 8,17 persen guru yang menolak divaksin.

Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan, angka itu tidak bisa dipandang remeh. Sebab, target vaksinasi Covid-19 bagi guru ialah terlaksananya pembelajaran tatap muka di awal semester depan. ”Tapi apabila masih ada guru dan siswa yang belum divaksin, herd immunity di lingkungan sekolah sulit terbentuk,” ujarnya.

Ada sejumlah alasan yang mendasari keengganan para guru itu. Di antaranya, 63,32 persen khawatir dengan efek samping vaksinasi Covid-19 dan 41,71 persen ragu dengan kualitas produk vaksin.

Ada pula yang beralasan memiliki penyakit bawaan (komorbid), terpengaruh pemberitaan negatif tentang vaksinasi di media sosial, masih adanya kemungkinan terpapar Covid-19 meski telah divaksin, hingga tidak takut terinfeksi Covid-19.

Baca juga: Izin Konser Hanya di Zona Hijau

Jika ditelusuri lebih lanjut, kebanyakan guru yang menolak berasal dari luar Jawa. Kondisi itu diduga paralel dengan situasi persebaran Covid-19 yang lebih buruk di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan daerah lainnya. ”Juga paralel dengan penanganan dan pencegahan persebaran Covid-19 yang ternyata lebih baik di Pulau Jawa dibandingkan daerah lainnya,” ungkapnya.

Berdasar jenjang pendidikan, ternyata ketidaksediaan mengikuti vaksinasi didominasi guru pada jenjang SMA/ SMK/ MA. Yakni, 32,64 persen. Disusul, SMP/ MTs sebanyak 8,48 persen, lalu 5,96 persen pada jenjang SD/MI dan 5,6 persen pada jenjang PAUD/TK.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://youtu.be/8aMjHKmIC3w