Ini Sejumlah Upaya Pemerintah Kebut Pelaksanaan Penyaluran Bansos

JawaPos.com - Pemerintah terus melakukan percepatan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ditargetkan terlaksana bulan ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengungkapkan sejumlah upaya yang dilakukan.

Pertama, untuk bansos yang dikelola Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga akan dilakukan percepatan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah pendampingan untuk penyelesaian APBDes khususnya kaitan batasan minimum 40 persen BLT desa.

“Terkait permasalahan batasan 40 persen BLT Desa di beberapa daerah, Kemendagri dan Kemendes agar segera berkomunikasi untuk mempercepat penyelesaiannya. Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini,” kata dia, Jumat (18/2).

Sehubungan dengan Program Indonesia Pintar (PIP), mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan agar juga mempercepat upaya penyaluran, sisir alokasi mana saja yang bisa disegerakan salur dan dipastikan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.

Terkait hal-hal yang masih menghambat percepatan penyaluran PIP, diminta untuk segera diatasi. "Seperti data NIK siswa yang belum padan antara Dapodik dan Dukcapil agar segera disinkronkan termasuk regulasi yang perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung (memerlukan kuasa, Red)," kata dia.

Ia melanjutkan, Menteri BUMN Erick Thohir juga diminta untuk memastikan kesiapan penyalur bansos, dalam hal ini bank dan PT Pos, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari. Terhadap bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan.

“Untuk Himbara dan BSI bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan bansos 2021 yang belum salur dan memastikan paling lambat Februari 2022 ini dapat turut diselesaikan,” pungkas Muhadjir.