MaPPI FHUI: Korban Kekerasan Seksual Bisa Takut Melapor

JawaPos.com - Kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril kini tengah menjadi perbincangan masyarakat. Baiq Nuril adalah seorang mantan tenaga honorer SMA Negeri 7 di Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual oleh M yang merupakan kepala sekolah tempat dirinya bekerja.

Namun, dalam prosesnya Baiq dinyatakan bersalah dalam putusan kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang dibacakan pada (26/9) hingga divonis pidana penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 500 juta.

Menanggapi kasus Baiq Nuril, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia- Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Bestha Inatsan Ashila menilai ada dua permasalahan utama.

Pertama, yang dialami Baiq merupakan bentuk kriminalisasi. Sebagaimana diketahui, Baiq memang menyimpan bukti rekaman pelecehan yang diterimanya. Namun, majelis hakim kasasi memandang tindakan Baiq sebagai tindakan pencemaran baik. Padahal dalam kasus pelecehan seksual tersebut Baiq adalah sebagai korban.

"Hakim kurang cermat dalam membuktikan unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Hakim tidak mencermati secara jelas unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut, di mana dalam pasal tersebut yang seharusnya dinyatakan bersalah adalah orang yang menyebarluaskan," ucapnya pada JawaPos.com, Sabtu (17/11).

Lebih lanjut, Bestha menilai hakim tidak mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017, yang mengatur setiap mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, hakim diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan fakta persidangan.

Pertimbangan yang dimaksud terkait adanya ketidaksetaraan status sosial di masyarakat yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki.

"Putusan MA dalam kasus ini tidak sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," jelasnya.

"Hakim juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan perempuan tidak berdaya," lanjut Bestha.

Tak hanya itu, dalam faktanya semestinya hakim diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku. Selain itu, juga mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami korban dari ketidakberdayaannya.

"Tanpa adanya inisiatif untuk mengidentifikasi hal-hal kunci dalam kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, maka putusan yang lahir akan selalu merugikan perempuan," tegasnya.

Bestha menambahkan, dari kasus ini, dampak yang paling menakutkan adalah korban pelecehan seksual terutama wanita, akan takut melaporkan kasus yang menimpanya.

"Alih-alih mendapatkan keadilan, perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan selama ini justru menjadi korban untuk kedua kalinya," tuturnya.

Atas dasar itu, dia mendesak dua hal yaitu Mahkamah Agung menjadikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai rujukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi

"Jika ada PK maka Mahkamah Agung harus memperhatikan Perma 3 tahun 2017, instrumen hukum nasional dan internasional yang berperspektif gender," pungkasnya.