Dari 20, 6 Juta Penerima, Jokowi Sebut 5,9 Juta Sudah Terima BLT BMM

JawaPos.com - Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah menyalurkan BLT BBM atau bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada 5,9 juta penerima dari target 20,6 juta di 431 kabupaten/kota pada Rabu (14/9).

Ia menyebut jumlah penerima BLT BBM dalam dua pekan kenaikan harga pertalite dan solar ini bukanlah angka yang kecil. Pihaknya masih terus berproses untuk terus menyalurkan bantuan kepada kurang lebih 14,7 juta penerima.

"Sudah dimulai semuanya, memang baru kurang lebih 5,9 juta, hampir 6 juta dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya, tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil,” kata Jokowi usai membagikan bantuan sosial di Kantor Pos Tual, Maluku Tenggara, Rabu (14/9) dikutip dalam siaran pers.

Tak hanya BLT BBM, Jokowi mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta juga masih terus dilakukan.

Jokowi menyebut, per 14 September 2022, BSU sudah tersalurkan kepada 4 juta pekerja atau buruh dari 16 juta pekerja penerima manfaat.

"Bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4,12 juta dari 16 juta yang akan diserahkan," imbuhnya.

BLT BBM dan BSU merupakan bantuan sosial tambahan pemerintah kepada masyarakat di tengah kenaikan harga pertalite dan solar serta melonjaknya harga pangan.

Untuk BLT BBM, pemerintah menyediakan anggaran mencapai Rp 12,4 triliun dengan bantuan yang akan diberikan Rp 600 ribu. Adapun penyerahannya dilakukan dua kali, Rp 300 ribu pada bulan September dan Rp 300 ribu pada akhir tahun.

Sementara untuk BSU, pemerintah juga menggelontorkan Rp 600 ribu kepada setiap pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta yang sesuai syarat Kementerian Ketenagakerjaan. Diberikan satu kali, dana yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp 9,6 triliun.

Program tersebut hadir usai pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan harga diputuskan lantaran anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang membengkak serta dinilai tidak tepat sasaran.

Oleh sebab itu, melalui BLT BBM dan BSU ini Jokowi berupaya untuk mengalihkan anggaran subsidi agar bisa lebih tepat sasaran.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi pada Sabtu (3/9).