Soal Mahasiswa UNS, Istana: Ini Negara Demokrasi, Presiden Tidak Baper

JawaPos.com - Sebanyak sepuluh mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) ditangkap usai menyampaikan aspirasinya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke kampus tersebut. Para mahasiswa diketahui menyampaikan aspirasinya melalui bentangan poster.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah merasa tersinggung saat dikritik. Kritikan akan menjadi evaluasi bagi pemerintah.

"Harusnya biasa saja, Presiden tidak akan pernah merasa tersinggung atau baper sama kritik mahasiswa. Pasti aspirasi tersebut menjadi pertimbangan dan bahan pemikiran bagi pemerintah. Ini negara demokrasi," ujar Faldo kepada wartawan, Selasa (14/9).

Namun demikian, Faldo mengaku tidak bisa mengintervensi terhadap penanganan pihak kepolisian. Sebab, Korps Bhayangkara sudah punya berbagai standar dalam pengamanan terhadap kepala negara.

"Apalagi, ini pandemi. Aparat tentu sudah punya berbagai perhitungan untuk melakukan tindakan preventif. Presiden datang saja sudah berpotensi besar mengakibatkan kerumunan, apalagi ditambah aksi demonstrasi," katanya.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menambahkan, ditangkapnya mahasiswa tersebut juga untuk antisipasi oleh pihak polisi. Sebab dia menakutkan adanya bentrok antara mahasiswa dengan pendukung Presiden Jokowi.

"Pendukung Pak Jokowi juga selalu bersiap di lapangan setiap kunjungan, bisa bentrok nanti dan hasilnya pasti lebih buruk," ungkapnya.

"Berkali-kali kami terima informasi macam ini. Kita harus hindari, ini soal bangsa bukan soal politik. Jadi harus saling jaga," tambahnya.

Diketahui, sepuluh mahasiswa UNS ditangkap usai menyampaikan aspirasinya melalui bentangan poster kepada Presiden Jokowi. Kejadian terjadi pada Senin (13/9) kemarin ketika Jokowi datang melaksanakan kegiatan di Auditorium FK UNS.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Zakky Musthofa pun menyampaikan sikap terhadap aksi penangkapan tersebut. Pihaknya tidak terima pembungkaman dengan cara ditangkap.

"Mengecam dan mengutuk sikap represif aparat terhadap mahasiswa UNS karena apa yang diperbuat bukan tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum,” ujar dia.

Padahal, itu merupakan upaya pihaknya untuk bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, pihak kampus sendiri pun tidak memfasilitasi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan mereka.

Ia menilai bahwa tindakan tersebut telah melanggar hak kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya. Menurutnya, ini merupakan bukti bahwa pemerintah dan aparat telah berkhianat terhadap amanat reformasi.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dikira subversif dan mengganggu keamanan maka hanya ada 1 kata, lawan!,” tegasnya.