Jokowi Buka Peluang Hukum Mati Koruptor, KPK: Tunggu Saja Penerapannya

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menunggu langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang menghukum mati koruptor jika rakyat berkehendak. Menurut Agus, hukuman mati untuk koruptor sudah tercantum di dalam undang-undang.

"Ya memang di dalam UU-nya sudah ada kan? Penerapannya saja kita lihat," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

"Kan ada syarat khusus yang harus diterapkan, jadi syaratnya sudah memenuhi atau belum, jadi kalau suatu saat memenuhi ya diterapkan saja," sambungnya.

Photo

Ketua KPK Agus Rahardjo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka peluang akan menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal ini agar ada efek jera terhadap para pelaku korupsi. "Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," ucap Jokowi.

"Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," jelas Jokowi saat berdialog dengan seorang pelajar SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12).

Aturan tentang hukuma mati bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor itu berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kemudian Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor menyatakan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Frasa 'keadaan tertentu' yang dimaksud Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ialah alasan pemberatan pidana bagi pelaku. Keadaan tertentu tersebut misalnya apabila ada dana yang ditilap bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya.