Demokrat Tantang Erick Thohir Bikin Kebijakan Bos BUMN Dilarang Mewah

JawaPos.com - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara menanggapi kasus yang melibatkan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Menurut dia, apabila serius bersih-bersih, maka Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebaiknya membuat kebijakan.

"Misalnya direksi dan komisaris BUMN dilarang main moge dan Harley Davison. Tidak tepat saja kerja di perusahaan pelat merah bermewahan di tengah BUMN buntung dan rakyat banyak susah," ujar Jansen kepada JawaPos.com, Sabtu (7/12).

Jansen juga menyebut bahwa direksi BUMN yang makan di restoran mahal membuat Erick Thohir marah. Karena itu, untuk memperkuat langkah 'bersih-bersih' BUMN, Erick Thohir sebaiknya membuat kebijakan. Harapannya tentu agar direksi BUMN tidak lagi 'show' hobi mewah di ruang publik.

"Kalau mau mewah ya jadi lawyer atau kerja di perusahaan sendiri. Bukan di BUMN yang milik rakyat," tegasnya.

Oleh sebab itu, Demokrat menunggu keberanian Erick Tohir membuat kebijakan tersebut. Tanpa itu, semua cerita soal revolusi dan menata ulang pondasi BUMN ini hanya sekadar kata-kata.

"Sampai saat ini saya masih percaya Mas Erick tepat dipilih Pak Jokowi jadi Menteri BUMN. Kami tunggu gebrakannya," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara (Ari Askhara) setelah kasus penyelundupan sepeda motor bermerek Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kedua barang ilegal tersebut milik Ari Askhara. Sehingga, kata Erick, sesuai peraturan, Ari Askhara harus hengkang dari jabatannya.

Menurut Erick kasus tersebut harus dituntaskan hingga selesai. Sebab, hal tersebut bukan hanya kasus hukum semata namun juga telah merugikan negara Rp 1,5 miliar.