Waktu Persiapan Haji Tersisa 1,5 Bulan, DPR Minta Realistis

JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memilih berhati-hati mengumumkan nasib haji 2021 bagi jamaah Indonesia. Meski, sudah ada satu keputusan di antara dua pilihan: membatalkan haji 2021 atau tetap menunggu kuota dari Arab Saudi.

Berdasar informasi yang beredar, kemarin siang (2/6) Yaqut bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta petunjuk soal pengiriman jamaah haji.

Setelah itu, Menag mengadakan rapat bersama Komisi VIII DPR. Rapat terbuka itu diawali dengan pembahasan tentang anggaran 2022 Kemenag. Kemudian, saat pembahasan haji, rapat diselenggarakan secara tertutup.

Seusai rapat tertutup, Yaqut menyatakan bahwa pihaknya sudah berbicara dengan Komisi VIII DPR tentang perkembangan penyelenggaraan haji 2021. ’’Sudah bicara dan mendiskusikan pelaksanaan ibadah haji, mulai A sampai Z,’’ ujarnya.

Namun, saat ditanya pembicaraan itu sudah memutuskan nasib haji tahun ini atau belum, Yaqut memilih hati-hati dalam menjawab. Dia menjelaskan bahwa Kemenag dan Komisi VIII DPR bersepakat menata dahulu materi yang akan dikomunikasikan ke masyarakat. Kemenag secara resmi berencana mengumumkan nasib penyelenggaraan haji 2020 siang ini. ’’Mohon dipahami, sabar sebentar. Sabar itu baik, bagus, dan cantik,’’ katanya kepada wartawan di kompleks gedung DPR.

Yaqut menegaskan, Kemenag perlu menata materi komunikasi kepada masyarakat. Apalagi, ini menyangkut penyelenggaraan ibadah haji yang ditunggu-tunggu masyarakat. Pemerintah tidak ingin informasi tentang penyelenggaraan haji disampaikan sembarangan dan justru menimbulkan polemik di masyarakat. Materi komunikasi kepada masyarakat, kata Yaqut, harus disampaikan dengan benar, transparan, dan tidak boleh ada yang salah.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membenarkan, rapat tertutup yang dipimpinnya membicarakan nasib haji 2021. Sama dengan Yaqut, dia meminta masyarakat menunggu informasi resmi dari Kemenag. ’’Semua sudah dibahas. Tunggu besok siang (hari ini, Red) saja,’’ tuturnya.

Sementara itu, DPR terus mengusulkan agar pemerintah realistis soal pemberangkatan calon jamaah haji. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menjelaskan bahwa jangka waktu yang sudah singkat seperti sekarang membuat rencana pemberangkatan jamaah sulit direalisasikan.

Ace lega ketika WHO mengumumkan bahwa vaksin Sinovac mendapat persetujuan atau validasi daftar penggunaan darurat. Artinya, calon jamaah haji yang telah divaksin dengan Sinovac tetap bisa berangkat jika masuk dalam daftar kuota. ”Kalaupun Indonesia diberi kuota haji oleh Arab Saudi, tentu kita sambut baik. Namun, harus dipastikan memang kendala vaksin ini sudah tidak menjadi masalah bagi kita,” jelas Ace.

Namun, dia mencatat, waktu persiapan hingga pemberangkatan calon jamaah haji tinggal 1,5 bulan lagi. Dia juga menengok ke berbagai negara lain yang sudah mengumumkan akan menutup sementara perjalanan ke luar negeri untuk warga negaranya seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.

Politikus Golkar itu pun meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk memberangkatkan jamaah. Lagi pula, jika dibandingkan dengan tahun lalu, ditiadakannya haji dari Indonesia diumumkan sejak 10 hari pasca-Lebaran. Sementara, pada tahun ini, hingga 21 hari pasca-Lebaran, belum ada kepastian. ”Artinya, kalau saya merekomendasikan, lebih baik pemerintah realistis saja. Kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jamaah,” tuturnya.

Baca juga: Tidak Ada Waktu Lagi Persiapan Kirim Jamaah Haji

Sementara itu, di kantor Kemenag kemarin pagi berlangsung pertemuan antara Kemenag dan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Bahasan utama dalam rapat tersebut adalah kepastian haji 2021. Salah satu yang mengikuti rapat itu adalah Wakil Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Alfa Edison Haji. Dalam rapat tersebut, Alfa mendapatkan informasi bahwa Menag Yaqut menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan perkembangan haji. Selain itu, dalam rapat disampaikan sejumlah aspirasi dari PIHK maupun asosiasi kelompok bimbingan ibadah umrah dan haji (KBIUH). Salah satunya, meminta pemerintah segera mengumumkan nasib haji 2021. ’’Supaya kami selaku PIHK dan masyarakat umum, khususnya calon jamaah haji, mendapatkan kepastian,’’ jelasnya.