Rabu, 29 April
Iklan Jitu 
Jumat, 9 Juni 2023 | 23.18 WIB
23 Perguruan Tinggi Swasta Dicabut Izinnya, Kemendikbudristek Akan Bantu Mahasiswa Pindah Kampus
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam
JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan membantu proses kepindahan para mahasiswa yang kampusnya dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran berat. Hal itu menyusul adanya pencabutan izin operasional 23 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari 52 kampus yang disanksi.
Meskipun berdasar peraturan pemenuhan hak mahasiswa untuk pindah merupakan tanggung jawab badan penyelenggara Perguruan Tinggi yang izinnya dicabut, tetapi pemerintah tetap akan turun tangan. Sehingga hak-hak mahasiswa bisa terpenuhi.
Baca Juga: Kemendikbudristek Tegaskan Sanksi Terhadap 52 PTS Bermasalah Agar Mahasiswa Tak dapat Ijazah Tak Sah
"Mahasiswa yang terdampak dapat menghubungi LLDikti setempat agar dibantu proses pengalihan angka kreditnya. Atau, mahasiswa bisa langsung ke PTS yang sehat untuk pindah. Nilai dan sks yg sdh diperoleh dapat ditransfer ke PTS baru selama proses perolehan sks tsb melalui pembelajaran sesuai standar. Bagi mahasiswa penerima KIP-K, LLDikti juga membantu memastikan agar mahasiswa yang pindah tidak kehilangan haknya,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Diktiristek Kemendikbudristek, Nizam kepada wartawan, Jumat (9/6).
Baca Juga: Persiapan Libur Sekolah, Ini Rekomendasi Destinasi Wisata Cantik Tersembunyi di Indonesia
Lebih lanjut, Nizam menjelaskan, baik mahasiswa maupun dosen akan dibantu untuk kepindahannya. Dengan catatan memiliki rekam jejak baik, dan tidak terlibat dalam terjadinya pelanggaran PTS yang dicabut izinnya.
“Bagi dosen dan tenaga pendidik yang memiliki rekam jejak baik, akan dipindah ke perguruan tinggi yang sehat. Sementara bagi yang terbukti ikut serta dalam pelanggaran akan diberikan sanksi dan di-black list," jelasnya.
Terkait penyelewengan sarana dan prasarana, Nizam menjelaskan bahwa hal tersebut diserahkan kepada ketentuan hukum. Begitupun dengan hal-hal terindikasi pidana lainnya.
"Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pengenaan sanksi administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana. Indikasi pidana akan diproses Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum Kemendikbudristek untuk kemudian diserahkan kepada kepolisian maupun kejaksaan,” tandas Nizam.
Sampai akhir Maret 2023, tercatat ada 4.231 Perguruan tinggi dengan 29.324 program studi. Selain itu, terdapat lebih dari 9 juta mahasiswa dan 330 ribu dosen yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Kemendikbudristek.mencatat ada 52 perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran sepanjang 2022-2023. Dari jumlah tersebut, 23 di antaranya dijatuhi sanksi pencabutan izin operasional.
Kegiatan kampus-kampus nakal itu diketahui dari laporan masyarakat. Sejak Mei tahun lalu, ada 53 pengaduan kasus perguruan tinggi yang masuk ke Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek. Ada yang mengadukan kampus yang menjalankan kuliah fiktif.
Ada juga yang melaporkan praktik jual beli ijazah, penyimpangan pemberian beasiswa KIP kuliah, layanan tidak sesuai standar pendidikan tinggi, dan konflik yayasan sehingga perkuliahan tidak kondusif.
Baca Juga: Mahasiswa Nekat Lakukan Penipuan Penjualan Tiket Coldplay, Ngaku Perempuan dan Gasak Rp 5,5 juta
Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam turut prihatin atas kasus pencabutan izin operasional PTS tersebut.
”Janganlah tujuan mulia penyelenggara pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dicemari manipulasi data,” katanya. Modus kejahatan lainnya adalah menerbitkan ijazah tanpa proses pembelajaran yang baik.
Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jabodetabek
Tembus Peringkat 2 PTS Terbaik di Jakarta Versi SCImago 2026 berkat Riset dan Inovasi
Jumat, 10 April 2026 | 17.36 WIB
Pendidikan
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Catatkan Nilai Tertinggi Sebagai PTS Terbaik Nasional
Jumat, 23 Januari 2026 | 23.19 WIB
Kasuistika
Sambil Terisak Tangis, Ibam Merasa Dikriminalisasi atas Jeratan Hukum Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
Kamis, 23 April 2026 | 20.16 WIB
Terpopuler
1
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
2
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
3
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
4
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
5
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
6
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
7
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
8
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
9
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
10
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
- Nasional
- Haji
- Ekonomi
- Oto Dan Tekno
- Arsitektur Dan Desain
- Jawa Pos 75 Tahun
- Kabinet Merah Putih
- Features
- Jabodetabek
- Humaniora
- Islami
- Hobi & Kesenangan
- Sports
- Infrastruktur
- Zodiak
- Kepribadian
- Berita Daerah
- Entertainment
- Lifestyle
- Internasional
- Kesehatan
- Sepak Bola Indonesia
- Opini
- Surabaya Raya
- Sisi Lain
- Ternyata Hoax
- Sepak Bola Dunia
- Minggu
- Art Space
- Parenting
- Kuliner
- Karir
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
