Noe Letto Tegaskan Tak Berubah Sikap usai jadi Tenaga Ahli DPN, Kritik Publik Bukan Ancaman

JawaPos.com - Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto merespons berbagai tanggapan publik terkait keputusannya menerima penunjukan sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Vokalis band Letto itu menegaskan dirinya tidak akan berubah meski kini mengemban peran di lingkaran pemerintahan.

Putra budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun tersebut mengaku telah membaca hampir seluruh respons publik yang disampaikan melalui berbagai saluran, baik media massa maupun media sosial. Ia menyadari keputusan itu memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

“Saya sudah baca hampir semuanya, yang marah, yang kecewa, yang skeptis, yang mendukung, semuanya menarik. Dan saya sebetulnya paham sumber keresahan-keresahan itu, dan sudah diperkirakan juga,” kata Noe dalam video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Kamis (22/1).

Noe kemudian menjelaskan posisi peran Tenaga Ahli DPN agar tidak disalahpahami publik. Menurutnya, Tenaga Ahli tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan maupun peraturan.

“Pertama, kita bicara fondasinya dulu. Posisinya di sana adalah Tenaga Ahli. Apa itu Tenaga Ahli? Tenaga Ahli itu tidak membuat peraturan,” ujarnya.

Ia menuturkan, tugas Tenaga Ahli sebatas memberikan masukan kepada pemerintah, yang bisa diteruskan hingga ke Presiden, terkait situasi, risiko, dan rekomendasi kebijakan.

“Tenaga Ahli itu memberi masukan kepada pemerintah, mungkin bisa diteruskan ke Presiden, terhadap situasi, risiko, dan rekomendasi. Jadi ini sebagai indra; mata, akal, telinga. Apa yang terjadi dan harusnya bagaimana untuk bisa memperbaiki situasi,” jelas Noe.

Noe menilai, kritik publik terhadap keputusannya justru merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Ia menekankan, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman.

“Kita harus paham bahwa kritik itu bukan ancaman, kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh, mereka perlu didengar,” tegasnya.

Menurut Noe, meski kritik kerap disampaikan dengan bahasa emosional atau kasar, substansi yang terkandung di dalamnya tetap perlu dipilah dan dikaji secara rasional.

“Walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar, perlu dibersihkan, didistilasi, terus kemudian dilihat apakah pertanyaannya valid. Kalau valid, harus dijawab,” ucapnya.

Ia menambahkan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menyampaikan kritik secara sistematis dan logis. Sebab, dalam banyak kasus, emosi kerap muncul lebih dulu.

“Pemerintah juga harus paham bahwa tidak semua masyarakat punya cara menyampaikan logika dengan baik, tapi yang keluar pertama adalah emosionalnya. Dan ini terjadi dengan saya dalam urusan Tenaga Ahli ini,” pungkasnya.