Sentil Pramono dan KDM, Said Iqbal: Target Prabowo Ekonomi Tumbuh 8 persen Jadi Mustahil Akibat Upah Murah

JawaPos.com - Ratusan buruh dari Jawa Barat dan Jabodetabek kembali menggelar aksi di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/1). Mereka mengkritisi upah murah yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan Pramono sebesar Rp5,73 juta. Menurutnya, besaran tersebut sangat tidak realistis dan jauh dari kata layak.

Said Iqbal mendesak agar UMP Jakarta direvisi menjadi Rp5,89 juta atau setara 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ia menyoroti ironi upah pekerja di gedung pencakar langit Jakarta yang justru kalah dari upah buruh pabrik di wilayah penyangga.

"Tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi," ujar Said Iqbal di lokasi, Kamis (8/1).

Kritik UMSK Jabar Yang Dipangkas Dedi Mulyadi

KSPI juga menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Said Iqbal menuding KDM melakukan pencitraan di media sosial namun kenyataannya memangkas nilai kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Ia menyebut revisi UMSK di Jawa Barat sebagai "akal-akalan" yang justru melindungi kepentingan perusahaan asing berskala besar.

"KDM ingin melindungi asing. Raksasa-raksasa elektronik dilindungi, pabrik kecap pabrik roti mau dimatiin. Upahnya lebih tinggi dari pabrik Samsung, lebih tinggi dari pabrik Epson," terangnya.

Upah Rendah, Cita-cita Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8% Jadi Mustahil

Said Iqbal juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah mustahil tercapai jika daya beli buruh terus ditekan dengan upah murah.

"Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan. Katanya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8% menuju ke 8%. Enggak akan mungkin kalau upah di ibu kota, masih ibu kota kan DKI ini, adalah rendah," tambahnya.

Ia mengusulkan skema subsidi upah sebagai solusi jika perusahaan dianggap tidak mampu membayar kenaikan. Said Iqbal mencontohkan negara seperti Australia dan Brasil yang sukses menerapkan kebijakan tersebut ketimbang sekadar memberikan insentif transportasi atau pangan yang dinilai kurang efektif.