Kalteng Siaga Darurat Bencana Karhutla Selama 167 hari, Butuh Bantuan TMC Hingga Helikopter Pengebom Air

Personel TNI dan Manggala Agni masih berupaya lakukan pemadaman Karhutla di Desa Rimbo Panjang Dusun II, Kec. Tambang, Kampar, Selasa (10/3/2021).Luasan kebakaran diperkirakan mencapai 4 Hektar dengan vegetasi semak belukar dengan kedalaman gambut dua met

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) selama 167 hari. Hal ini berlaku sejak 29 Mei hingga 10 November 2023.

"Penetapan status ini didasarkan pada penetapan status siaga darurat kabupaten/kota, hingga saat ini sudah ada tujuh kabupaten dan satu kota yang menetapkan," kata Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin di Palangka Raya, dikutip dari Antara Senin (5/6).

Sebanyak tujuh kabupaten dan satu kota tersebut, meliputi Sukamara, Palangka Raya, Barito Selatan, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat, serta Katingan.

Tindak lanjut dari penetapan status siaga darurat karhutla dan pos komando penanganan darurat bencana karhutla, katanya, melalui pelaksanaan rakor hari ini dilakukan sejumlah pemantapan, antara lain  terkait dengan rencana penanganan darurat karhutla Kalimantan Tengah sebagai acuan dalam operasi penanganan darurat karhutla.

Perencanaan operasi penanganan darurat ini agar mengacu Pasal 26 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

"Tantangan yang kita hadapi dalam penanganan karhutla 2023 ini lebih berat dibanding tiga tahun terakhir, karena kemungkinan kemarau lebih panjang dan lebih kering, bahkan ada potensi terjadinya El Nino," katanya.

Pelaksana Tugas Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib, mengharapkan dengan penetapan Status Siaga Darurat Karhutla pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sinergi pentahelix semua tingkatan bisa semakin dioptimalkan.

"Hal ini demi mewujudkan komitmen bersama agar Kalteng bebas kabut asap pada 2023," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut penetapan status ini, dia menyampaikan, gubernur juga telah mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan bantuan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Selain itu, dukungan berupa helikopter patroli satu unit dan helikopter pengebom air dua unit yang ditempatkan di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.

Pelaksanaan operasi udara dikoordinasikan secara teknis oleh satgas udara yang dikoordinir Danlanud Iskandar Pangkalan Bun.