Bahlil Mengaku Bersalah Sering Tebang Pohon saat Bisnis Tambang dan Tekstil di Masa Lalu

JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan rasa duka atas bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. 

Bahlil pun membuat pengakuan dalam Talkshow Aksi Nyata untuk Bumi Lestari di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Jumat (28/11). 

Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan pengakuan mengenai masa lalu sebagai pengusaha tambang. Bahlil secara terbuka mengungkapkan rasa bersalah atas aktivitas usaha yang dahulu Dijalankan, yang banyak bergantung pada penebangan pohon. Pengalaman itu, menjadi pelajaran penting.

"Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main kain (tekstil) sama tambang. Yang semua urusannya pasti nebang pohon," ujar Bahlil.

Penggundulan hutan yang menyebabkan longsor dan banjir adalah dampak nyata dari tata kelola yang buruk. Untuk itu saat ini dia akan melakukan penataan dalam sektor tambang dan perkebunan. 

"Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial," lanjut Bahlil.

Setelah dipercaya menjadi Menteri ESDM, Bahlil mengaku langsung fokus pada penataan total sektor pertambangan, yang harus betul-betul ramah lingkungan. Dia memastikan aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan diperketat.

"Maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan. Amdalnya harus sudah diperketat," tegas Bahlil.

Kebijakan paling fundamental adalah dengan meminta seluruh pemegang izin tambang untuk menjaminkan biaya reklamasinya terlebih dahulu. Ini untuk memastikan tidak ada lagi kasus perusahaan yang menambang lalu meninggalkan lubang bekas tambang tanpa reklamasi.

"Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif. Dengan meminta kepada seluruh izin-izin pertambangan agar menjaminkan biaya reklamasinya dulu. Supaya jangan sampai nambang terus tinggalkan hutan," ucap Bahlil.

Keputusan ini, diakui Bahlil, banyak menuai protes dari sejumlah pihak. Namun, dia mengklaim berpegang teguh pada prinsip bahwa negara harus lebih kuat dari pengusaha.

"Banyak yang memprotes saya. Saya katakan untuk mereka sudah saatnya tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang," beber Bahlil.

"Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari SDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan. Begitupun di Migas. Amdalnya menjadi satu hal yang sangat penting sekali," imbuh dia.