Ombudsman Buka Opsi Jemput Paksa Firli Cs Terkait Pencopotan Brigjen Endar Priantoro

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia menyesalkan sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa yang dinilai tidak kooperatif, memberikan keterangan terkait pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Sebab, KPK secara kelembagaan malah mempertanyakan balik kewenagan Ombudsman RI dalam menangani dugaan maladministrasi pemberhentian Endar Priantoro.

Upaya pemanggilan paksa ini dilakukan, setelah Ombudsman RI melayangkan surat pemanggilan sebanyak dua kali pada 11 Mei dan 22 Mei 2023. Namun, dua panggilan pemeriksaan itu tak diindahkan oleh KPK.

Baca Juga: Halimah Yacob Merasa 6 Tahun Sudah Cukup jadi Presiden Singapura, Putuskan Tak Calonkan Lagi

"Kami sampaikan disana bahwa bila hingga pemanggilan ketiga pihak terlapor tidak juga datang memenuhi permintaan keterangan secara langsung oleh Ombudsman RI, maka sesuai dengann peraturan perundang-undangan, kami punya beberapa opsi," kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Opsi pertama, kata Robert, pihak terlapor tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas pelaporan yang dituduhkan. Opsi ini dilakukan, apabila pihak terlapor mempunyai kendala teknis, sehingga tidak memahami terhadap kasus yang ditangani Ombudsman.

Baca Juga: Transaksi Capai Rp 1,12 T, Gubernur Khofifah Dorong Perluasan Serapan UMKM lewat E-Purchasing

"Kita kemudian menganggap yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, dan ombudsman melanjutkan proses pemeriksaan tanpa keterangan, informasi, dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Ini terjadi di sejumlah kasus," ucap Robert.

Opsi kedua, lanjut Robert, Ombudsman RI melakukan upaya jemput paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU 37 Tahun 2008, Ombudsman bisa menghadirkan terlapor secara paksa, pemanggilan paksa dengan bantuan Polri.

Baca Juga: Rohmadi Dieksekusi Suyono di Toko Mebel, Motifnya Karena Dendam dan Ingin Menguasai Hartanya

"Ini opsi yang diambil ketika kami menilai ketidakhadiran itu karena unsur kesengajaan, apalagi secara terang benderang menyampaikan argumentasi yang justru mempertanyakan kewenangan ombudsman," cetus Robert.

Sebagaimana diketahui, Endar Priantoro melayangkan keberatan ke KPK pada Rabu (12/4) lalu. Keberatan itu disampaikan karena ia menganggap ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pimpinan KPK dan Sekretaris Jenderal KPK.

Hal ini terkait dengan pemberhentian dengan hormat dan pengembalian dirinya ke instansi Polri. Selain itu, Endar juga turut melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK dan Ombudsman RI.

Baca Juga: KB TK Islam Terpadu Nada Ashobah Lepas Murid dengan Suguhan Tari Remo hingga Parade Kostum

Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan malaadministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Endar menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tercermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Ombudsman Buka Opsi Jemput Paksa Firli Cs Terkait Pencopotan Brigjen Endar Priantoro

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Ombudsman Buka Opsi Jemput Paksa Firli Cs Terkait Pencopotan Brigjen Endar Priantoro

Tags

Artikel Terkait

Ketua Ombudsman RI jadi Tersangka Korupsi Nikel, Diduga Terima Suap Rp1,5 Miliar!

Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditangkap Kejagung, Padahal Baru 6 Hari Dilantik oleh Presiden Prabowo

KPK Sebut Putusan MK soal Pimpinan Tak Lepas Jabatan Sebelumnya Beri Kepastian Hukum

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com