Resmikan Nama Gedung KH Abdurrahman Wahid dan Marsinah, Natalius Pigai Enggan Bahas Soeharto

JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadikan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis buruh Marsinah sebagai simbol utama nilai kemanusiaan di lingkungan Kementerian HAM. Kedua tokoh itu diabadikan sebagai nama gedung dan ruang pelayanan publik di kantor pusat kementerian. 

Pigai menilai Gus Dur sebagai sosok yang melampaui sekat agama, suku, dan wilayah. Menurutnya, Gus Dur bukan hanya pemimpin nasional, tetapi juga tokoh dunia yang berperan besar dalam memperjuangkan perdamaian dan melawan diskriminasi.

“Dari ujung Papua ketika orang Papua menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan tentang ketidakadilan, Gus Dur hadir. Ketika orang Aceh menyanyikan hal yang sama, Gus Dur di situ hadir,” ujar Pigai di kantornya, Selasa (11/11).

Dia menjelaskan, penamaan Gedung Kementerian HAM dengan nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimaksudkan agar semangat dan nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur bisa dirasakan setiap orang yang datang maupun bekerja di sana.

“Karena simbol Gus Dur, semua orang yang akan masuk gedung ini, mereka harus berpijak bahwa mereka sedang masuk dalam kalbu Gus Dur, mereka masuk dalam jiwa Gus Dur, mereka masuk dalam semangat Gus Dur, mereka masuk dalam nilai-nilai yang ditanamkan oleh Gus Dur,” ucap Pigai.

Sebagai tindak lanjut, ia berencana menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) HAM tentang penamaan resmi gedung tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan menampilkan foto atau replika Gus Dur berbahan tembaga di area depan gedung.

“Kami juga akan bikin foto atau replika Gus Dur, terbuat dari tembaga, di depan sini. Pada saat renovasi gedung ini, kami akan bikin namanya kantor Kementerian HAM Republik Indonesia, baru di bawahnya adalah Gedung Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,” kata Pigai.

Selain Gus Dur, Natalius Pigai juga mengabadikan nama Marsinah sebagai nama Ruang Pelayanan Publik. Marsinah, aktivis buruh yang gugur pada 1993, dikenang karena keberaniannya memperjuangkan hak-hak pekerja dan keadilan sosial.

“Dia meninggal, dia mati demi memperjuangkan keadilan,” ucap Pigai.

Pigai berharap penamaan ruang pelayanan publik itu menjadi pengingat bagi setiap pengadu maupun pegawai Kementerian HAM tentang nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan demi keadilan.

“Bagi seluruh staf yang akan bertugas di sini, mereka juga harus merasakan bahwa mereka yang datang untuk melaporkan kepada Kementerian HAM ini adalah orang-orang yang memperjuangkan keadilan,” tuturnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengapa tidak menggunakan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai nama gedung atau ruangan, Pigai enggan memberikan jawaban tegas.