Sejarawan Unair Nilai Munir Lebih Layak Sandang Pahlawan Nasional Ketimbang Soeharto

JawaPos.com - Presiden ke-2 RI Soeharto resmi menyandang status sebagai pahlawan nasional sebagaimana yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11). Pemberian gelar pahlawan nasional itu menuai kontroversi di berbagai kalangan masyarakat, termasuk dari para akademisi.

Menurut Sejarawan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Pradipto Niwandhono, daripada Presiden Prabowo memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib lebih layak.

“Saya kira belum layak untuk diberi gelar pahlawan. Karena, bagaimanap un menurut standar hukum internasional, Soeharto adalah pelaku pelanggaran hak kemanusiaan,” ujar Pradipto di Surabaya (12/11).

Dari sekian banyak tokoh hebat di Indonesia, Pradipto menyebut Munir menjadi salah satu yang layak menyandang gelar pahlawan nasional, karena getol memperjuangkan kasus Hak Asasi Manusia.

Dosen lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM selama masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebut saja peristiwa Mei 1998, ketika Orde Baru Soeharto dilengserkan oleh masyarakat sipil.

“Selain itu, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional (kepada Soeharto) akan mencederai cita-cita demokrasi di Indonesia,” pungkas akademisi lulusan The University of Sydney tersebut. 

Sebagai informasi bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara, Senin (10/11).

Ke-10 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional itu adalah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Jawa Timur), Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto (Jawa Tengah), dan Marsinah (Jawa Timur). 

Lalu ada Mochtar Kusumaatmaja (Jawa Barat), Hajjah Rahma El Yunusiyyah (Sumatea Barat), Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Jawa Tengah), dan Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat). Kemudian Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan (Jawa Timur), Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara), dan Zainal Abisin Syah (Maluku Utara). (*)