Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 11 Juli 2025 | 03.52 WIB

Kementerian Kehutanan: Lahan Kritis di Indonesia Masih 12,7 Juta Hektare

Wamenhut) Sulaiman Umar Sidiq dalam peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia di Jakarta (10/7). (Humas Kemenhut) - Image

Wamenhut) Sulaiman Umar Sidiq dalam peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia di Jakarta (10/7). (Humas Kemenhut)

JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus berupaya mengembalikan area hutan yang rusak atau kritis. Pasalnya sampai saat ini, lahan hutan yang masuk kategori kritis di Indonesia masih 12,7 juta hektare (Ha).

Sorotan soal lahan kritis itu disampaikan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar Sidiq dalam peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia di Jakarta. "Indonesia memiliki sekitar 120,5 juta hektare kawasan hutan atau sekitar 63 persen dari total luas daratannya," kata Sulaiman dalam keterangannya (10/7).

Tetapi masih menghadapi tantangan pemulihan 12,7 juta hektare lahan kritis. Dia menjelaskan, sejak 2017 lalu, telah diberlakukan moratorium izin baru sekitar 66 juta hektare di hutan alam dan lahan gambut.

Kemudian Indonesia juga menargetkan kondisi net sink di sektor kehutanan pada 2030 lewat program FOLU Net Sink 2030. Upaya itu dilakukan dengan mencegah deforestasi, konservasi, dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan pemulihan lahan gambut, serta peningkatan penyerapan karbon.

"Selama periode 2015-2024, Indonesia telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas lebih dari 2 juta hektare," jelasnya. 

Dalam sambutannya Sulaiman menjelaskan bahwa Kemenhut mengedepankan pendekatan berbasis tapak. Upaya ini memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Pendekatan itu diwujudkan melalui tiga strategi utama.

Yaitu pemeliharaan keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian menumbuhkan produksi barang dan jasa untuk menopang pembangunan wilayah, ketahanan pangan, energi dan konservasi sumber daya air. Menggerakkan entitas tapak hutan dalam rangka peningkatan jaringan pengamanan sosial. 

Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Kemenhut Dyah Murtiningsih menekankan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Dia mengungkapkan, ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk mencegah degradasi lahan.

"Pertama, kesadaran seluruh pihak untuk menjaga lingkungan dari kegiatan pembangunan untuk tidak merusak," katanya.

Lalu yang kedua, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan rehabilitasi hutan. Baik secara vegetatif maupun sipil teknis. Ketiga, komitmen dari segala pihak.

"Jika (langkah) satu dan dua langkah tadi telah dilakukan, ketiga adalah komitmen," jelasnya. Dyah mengatakan, dengan komitmen yang kuat akan mampu mengatasi degradasi lahan yang ada di Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore