Wapres Gibran Akan Berkantor di Papua, Presiden Prabowo Beri Tugas Khusus untuk Urus Pembangunan hingga Masalah HAM

JawaPos.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menerima penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Dalam rangka menjalankan misi strategis tersebut, Gibran juga direncanakan akan berkantor di Papua sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tanah Cenderawasih.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa diskusi intens telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir terkait penugasan khusus ini.

Menurut dia, ini menjadi kali pertama Presiden Prabowo memberi mandat langsung kepada Wakil Presiden dalam konteks penanganan masalah Papua.

"Dalam beberapa hari terakhir ini sedang didiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini," kata Yusril dalam acara Laporan Tahunan Komnas HAM di Jakarta, Rabu (2/7).

Yusril menjelaskan, sejauh ini memang belum pernah ada penugasan khusus dari presiden kepada wakil presiden terkait isu Papua.

Ia mencontohkan, pada pemerintahan sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin mendapatkan mandat pengembangan ekonomi syariah dari Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kyai Ma’ruf diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menekankan bahwa penugasan kepada Wapres Gibran tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga akan memberi perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia (HAM), serta pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan keamanan di Papua.

"Tentu tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga termasuk masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua," jelasnya.

Ia menambahkan, indikator dan parameter pelaksanaan tugas di Papua juga akan dirumuskan dengan cermat agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan akuntabel.

Semua aspek harus ditangani secara terukur demi membangun kembali kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara.

"Saya kira parameter-parameter itu sudah harus kita lakukan, dan kita tegakkan," pungkas Yusril.