Menteri UMKM Maman Abdurrahman Bingung Surat Pendampingan Istri Minta Dikawal KBRI Tersebar ke Publik

JawaPos.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengaku heran surat pendampingan istrinya selama kunjungan ke Eropa yang mencantumkan permintaan pengawalan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal bisa tersebar ke publik. Namun ia menegaskan, tidak ada penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan pribadi tersebut.

“Saya tidak mengerti, makanya saya juga bingung. Jadi, ini ada dua hal ya, mengenai isu saya menggunakan dana segala macam, saya sudah ke KPK dan ini saya bentuk pertanggungjawaban saya,” kata Maman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7).

Ia menyebut, langkah dirinya mendatangi KPK merupakan inisiatif pribadinya dalam rangka mengedepankan transparansi. Ia mengklaim, semua dokumen pembiayaan pribadi telah diserahkan langsung ke KPK.

“Kan ada yang bilang ke saya begini, laporkan ke KPK, tidak usah dilapor-laporkan, saya sendiri datang ke KPK ini,” ujar Maman.

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, istrinya berada di luar negeri untuk mendampingi anak mereka yang masih duduk di kelas 1 SMP dalam rangka mengikuti ajang misi budaya. Ia menyebut, keberangkatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin sekolah yang juga diikuti oleh 27 siswa lainnya dalam rangka mewakili Indonesia.

Ia pun menekankan, semua pembiayaan perjalanan, termasuk tiket pesawat, penginapan, uang makan, hingga transportasi di luar negeri, berasal dari rekening pribadi istrinya. 

"Saya sampaikan, satu rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, satu rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya," klaim Maman.

“Uang makan dan untuk catering istri saya makan di sana dan sewa kendaraan dari rekening istri saya pribadi. Yang ketiga, uang pemesanan hotel di sana pun dari uang pribadi. Dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei. Artinya tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun,” tambahnya

Sementara terkait isi surat yang mencantumkan kop Kementerian UMKM, lanjut Maman, hal itu akan menjadi bahan evaluasi internal. 

“Ya tentunya, saya pikir itu biarkan menjadi domain internal kita, ada apa, bagaimana, segala macam," pungkasnya.