Empat Hal yang Harus Dicermati Indonesia Usai Militer AS Ikut Campur Konflik Iran dengan Israel

JawaPos.com - Keterlibatan Militer Amerika Serikat (AS) dalam konflik antara Iran dengan Israel memicu kekhawatiran. Banyak negara sudah mengecam tindakan itu. Pemerintah Indonesia juga sudah mendorong agar konflik diselesaikan di meja perundingan. Menurut pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, ada empat hal yang harus dicermati pasca serangan AS kepada Iran.

”Serangan militer langsung yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, adalah babak baru yang sangat penting dalam eskalasi konflik Iran-Israel,” kata Fahmi saat diwawancarai awak media ihwal serangan AS ke Iran. 

Menurut Fahmi, serang itu bukan sekadar operasi militer terbatas. Melainkan menjadi sinyal bahwa AS telah mengambil peran yang lebih aktif dalam konfrontasi terbuka dengan Iran. Bila dilihat dari perspektif keamanan global, dia menilai, keterlibatan langsung AS berpotensi memicu balasan tidak hanya dari Iran, tetapi juga dari jejaring milisi dan proksi Iran di kawasan. 

”Hal itu meningkatkan kemungkinan meluasnya konflik ke kawasan yang lebih luas dan lebih tidak terkontrol. Dalam konteks ini, Timur Tengah kembali berada di ambang ketidakstabilan jangka panjang yang implikasinya akan menjalar ke luar kawasan,” terang dia. 

Karena itu, Indonesia harus mencermati beberapa hal. Fahmi menyebut setidaknya lima poin. Pertama dari sudut pandang diplomasi. Dia menyatakan bahwa pemerintah perlu menunjukkan kepemimpinan moral yang selama ini menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam isu perdamaian dan ketegangan dunia Islam. Prinsip politik bebas-aktif bukan berarti pasif atau netral dalam situasi yang mengindikasikan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional. 

”Indonesia perlu segera memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara-negara kunci, termasuk OKI dan negara-negara sahabat di Timur Tengah, terutama untuk mendorong perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas vital serta  meningkatkan peluang deeskalasi,” kata dia. 

Kedua, Indonesia perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak tidak langsung dari konflik yang semakin pana. Baik dampak jangka pendek maupun menengah. Termasuk kemungkinan lonjakan harga minyak dan gas akibat ketegangan di Selat Hormuz yang bisa memicu tekanan inflasi domestik dan meningkatkan biaya logistik serta produksi. 

”Kita juga harus waspada terhadap meningkatnya risiko disinformasi dan ketegangan politik yang bisa dipicu oleh aktor-aktor luar yang mencoba mengkapitalisasi situasi global yang tidak stabil,” ujarnya. 

Karena itu, sistem deteksi dini, baik pertahanan fisik maupun pertahanan non-militer seperti energi, pangan, dan informasi, harus diperkuat secara menyeluruh. Poin Ketiga adalah sudut pandang strategis. Fahmi menyatakan, Indonesia perlu membangun ketahanan nasional yang bersifat multidimensi. Sebab, krisis global saat ini semakin jarang berbentuk invasi militer konvensional, tapi lebih sering dalam bentuk tekanan ekonomi, perang informasi, sabotase digital, atau disrupsi rantai pasok. 

”Serangan ke Iran ini menunjukkan bahwa fasilitas vital bisa jadi target serangan militer atau siber secara mendadak. Itu pelajaran penting bagi kita dalam memperkuat proteksi terhadap infrastruktur strategis nasional, baik di bidang energi, pertahanan, pangan, hingga digital,” beber Fahmi.

Keempat, posisi Indonesia secara geopolitik juga akan diuji dalam konflik yang terjadi. Mengingat konflik tersebut bisa memperkuat poros-poros baru dalam rivalitas global antara Barat dan Timur. Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan baik dengan banyak pihak, masih kata Fahmi, harus memainkan peran sebagai penyeimbang yang kredibel dan independen. 

”Ini sekaligus peluang untuk mendorong peran diplomatik yang lebih proaktif dan strategis di forum-forum internasional, termasuk G20, OKI, ASEAN, dan PBB,” tandasnya.