Sebanyak 60 Ribu Warga Mengungsi, Distrik Sinak dan Distrik Hitadipa di Papua Tengah Kini Kosong

JawaPos.com-Pertemuan terbatas yang dilaksanakan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersama gubernur Papua Tengah, bupati Puncak, bupati Intan Jaya, dan anggota DPRD Papua Tengah, mendapati beberapa fakta akibat masalah kekerasan dan konflik bersenjata. Kini dua distrik di Papua Tengah kosong karena 60 ribu orang mengungsi ke daerah lain.  

Dua distrik tersebut adalah Distrik Sinak yang berada di Kabupaten Puncak dan Distrik Hitadipa di Intan Jaya. Masyarakat dari dua distrik tersebut memilih mengungsi untuk menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang eskalasinya terus meningkat. Daerah-daerah perkotaan yang dinilai lebih aman seperti Nabire dan Timika menjadi pilihan mereka. 

”“Jadi dua distrik itu (Sinak dan Hitadipa) sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” kata Pigai dalam keterangan resmi pada Sabtu (7/6).

Melalui pertemuan terbatas yang berlangsung di Bali pada Jumat malam (6/6), Pigai menyampaikan bahwa instansinya akan mengambil langkah segera. Bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, mereka akan memfasilitasi aparat keamanan agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah klasis sebagai pos militer.

 ”Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitas, termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri,” ungkap Pigai.

Dalam pertemuan terbatas itu, Pigai juga mendengarkan beberapa persoalan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pembangunan sekolah rakyat dan infrastruktur Jalan Trans Papua. Hal lain yang juga dibicarakan adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat pilkada yang menurut Pigai perlu upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat. 

”Khusus Puncak Jaya juga dibahas karena di sana sedang ada konflik akibat pilkada. Menurut kami agar konflik tidak terus berlanjut pelantikan bupati definitif perlu segera dilakukan sambil mendorong upaya rekonsiliasi melalui penyelesaian adat yang efektif,” imbuh Natalius Pigai.