Dampingi Dedi Mulyadi, Kak Seto Sebut Pembinaan Karakter dengan Cara Militer Tak Langgar Hak-hak Anak

Dedi Mulyadi dan Kak Seto saat menyambangi para siswa yang menjalani pendidikan karakter di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi. (Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)

JawaPos.com - Pembinaan karakter yang dilakukan terhadap siswa-siswi nakal di Jawa Barat (Jabar) dengan memasukkan ke barak militer dipilih oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Cara tersebut dinilai efektif membina karakter anak nakal menjadi lebih bertanggung jawab.

Baca Juga: Baru Menikah, Luna Maya Sudah Tinggalkan Maxime Bouttier ke Italia 

Walaupun menuai pro dan kontra, program tersebut tetap dijalankan oleh Dedi Mulyadi. Beberapa hasilnya dikatakan efektif memperbaiki karakter anak yang tadinya nakal, berubah jadi lebih bijak.

Mengenai tanggapan bahwa cara Dedi Mulyadi tersebut berpotensi melanggar hak-hak anak, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto punya pandangan lain. 

Dalam kunjungannya, mendampingi Dedi Mulyadi, terkait program pendidikan siswa di barak militer, Kak Seto menegaskan bahwa program ini tidak melanggar hak-hak anak. Meskipun pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam suasana semi-militer, pendekatan yang diterapkan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak.

“Sering kali ada anggapan keliru, meskipun ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka,” ujar Kak Seto, seperti dilansir dari Instagram @humas_jabar.

Program tersebut diketahui mengacu pada konsep Panca Waluya, yakni pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, cinta tanah air, dan pengembangan potensi diri. 

Walau masuk barak militer selama beberapa waktu, para siswa tetap mendapatkan hak dasar mereka. Termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak menyuarakan pendapat, hingga akses terhadap pemeriksaan kesehatan dan psikologi secara berkala.
 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan masukan. Permintaan untuk menghadirkan LPAI sebagai pihak independen untuk meninjau langsung proses pelatihan menjadi salah satu bentuk komitmen terhadap transparansi dan perlindungan hak anak.

Kak Seto menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau hingga proses pendidikan karakter selesai. Program ini menjadi sorotan nasional, sekaligus contoh baru dalam cara mendidik anak dengan pendekatan yang tegas namun tetap mengedepankan aspek psikologis dan perkembangan anak secara menyeluruh. (*)