Buron Sejak Tahun Lalu, Satgas Gabungan TNI Pastikan Tokoh KKB Bumi Walo Enumbi Sudah Tewas

JawaPos.com - Salah seorang pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), Bumi Walo Enumbi, dipastikan tewas pada Sabtu (10/5). Dia tertembak dalam penyergapan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Gabungan TNI di wilayah Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. 

Berdasar keterangan dari Koops TNI Habema, Bumi Walo Enumbi yang bernama lain Nekison Enumbi itu sudah menjadi buronan aparat kepolisian sejak tahun lalu. Satgas Gabungan TNI melaksanakan operasi penyergapan Bumi Walo Enumbi setelah mendapat informasi intelijen mengenai keberadaannya di wilayah Puncak Jaya. 

Operasi tersebut merupakan hasil kerja sama antara Satgas Gabungan TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Setelah mendapat informasi intelijen mengenai keberadaan target. Bumi Walo Enumbi yang dikenal sebagai salah satu pimpinan OPM di wilayah Yambi, langsung disergap.

”Keberhasilan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen TNI untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Operasi ini dilakukan secara terukur berdasarkan informasi akurat dari Satgas BIN,” kata Dansatgas Media Koops TNI Habema Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono. 

Dalam operasi tersebut, Bumi Walo Enumbi. Dia sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya dilumpuhkan. Dari lokasi penyergapan Satgas Gabungan TNI  mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi kekerasan. Diantaranya tiga butir amunisi kaliber 9 milimeter, satu selongsong peluru kaliber 5,56 milimeter, dua buah kapak, enam buah parang, serta dua unit alat komunikasi HT. 

Selain itu, diamankan juga tiga buah sarung pistol, dua unit handphone GSM, satu unit handphone Android, empat busur panah, dan 90 anak panah. Tidak hanya melakukan kekerasan fisik, OPM kerap memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hoax dan propaganda. 

Mereka aktif menggunakan sejumlah akun seperti OPM-TPNPB, TPNPB News, Paradise Broadcasting, Papua Merdeka Channel, dan Manuskrip Papua. Upaya tersebut dinilai berpotensi menciptakan opini publik negatif yang dapat mengganggu stabilitas dan memperlambat pembangunan di Papua Tengah.