Dedi Mulyadi Akan Terapkan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Pakar Unair: Pendekatan Negara Keliru

JawaPos.com - Pakar Sosiologi Universitas Airlangga, Prof Bagong Suyanto menyoroti usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menjadikan KB Vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, syarat Vasektomi mencerminkan bentuk relasi kuasa yang timpang. Negara seolah merasa memiliki hak untuk mengatur tubuh masyarakat miskin dengan dalih pemberian bantuan. 

"Pendekatan semacam itu cukup berbahaya, karena berpotensi menjadikan bantuan sosial sebagai alat kontrol terhadap kehidupan biologis warga," tutur Prof Bagong di Surabaya, Kamis (8/5).

Dekan FISIP Unair menilai dari sisi psikososial, syarat bansos dengan vasektomi ala Gubernur Jabar, bisa memicu tekanan psikologis dan beban mental bagi masyarakat yang membutuhkan bansos.

“Jika negara mengatur pilihan reproduksi, masyarakat akan merasa tertekan. Apalagi jika mereka berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan tidak memiliki pilihan lain (bergantung pada bansos),” imbuhnya.

Prof Bagong menilai usulan vasektomi sebagai syarat bansos bermasalah karena memaksakan kuasa negara atas tubuh warga miskin, melanggar hak individu, dan tidak semestinya diberlakukan secara paksa. 

“Vasektomi ini hal yang boleh dilakukan, terutama untuk mengajak laki-laki berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Tapi tidak tepat jika dijadikan syarat bansos," seru Prof Bagong.

Menurutnya, pendekatan yang bersifat edukatif dan insentif lebih bisa diterima oleh masyarakat. Prof Bagong lantas menyarankan pengendalian penduduk tetap dilakukan dengan prinsip keadilan dan menghormati kebebasan individu.  

“Saya lebih setuju jika negara memberikan insentif dan melakukan sosialisasi yang menyeluruh, sehingga masyarakat benar-benar paham manfaat program KB, tanpa melanggar hak dasar warga atas tubuh," tukasnya. (*)