Lemhannas Dorong Polri Berantas Premanisme, Tindak Tegas Bila Hambat Investasi

JawaPos.com–Aksi premanisme yang terjadi belakangan ini membuat masyarakat resah. Pemerintah juga gerah lantaran beberapa kejadian mengganggu iklim investasi di Indonesia. Atas kondisi tersebut, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mendorong Polri untuk memberantas premanisme. 

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyampaikan hal itu kepada awak media pada Selasa (6/5). Dia menyatakan bahwa iklim investasi harus dijaga. Tidak boleh ada yang mengganggu investor yang sudah berkomitmen menanamkan modal di Indonesia. 

”Kami tentu minta kepada para aparat untuk menindak secara tegas terhadap ormas (yang melakukan tindakan premanisme) yang menghambat proses investasi,” ungkap Ace Hasan. 

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, Indonesia sangat butuh investor dan investor memerlukan iklim investasi yang baik. Keberadaan mereka dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lebih luas. Karena itu, Lemhannas mendukung langkah yang dilakukan untuk menyehatkan iklim investasi. 

”Kami minta kepada para aparat penegak hukum untuk tegas kepada ormas yang melakukan tindakan premanisme,” kata Ace Hasan. 

Sebelumnya, Mabes Polri menggelar operasi besar secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi yang berjalan sejak 1 Mei itu secara khusus menyasar praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa praktik premanisme juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Operasi besar yang dilaksanakan oleh Polri dilakukan setelah terbitnya Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025.

Surat telegram tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran polda dan polres di Indonesia. Operasi tersebut dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, langkah preemtif, dan tindakan preventif.

Polri menegaskan komitmen mereka untuk menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” kata Trunoyudo dalam keterangan resmi pada Selasa (6/5). 

Menurut Trunoyudo, jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan polisi dalam operasi besar tersebut mencakup pemerasan, pungutan liar (pungli), pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.