KKB Serang Pendulang Emas, Puan Minta Aparat Keamanan Pastikan Keselamatan Warga Papua

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Puan meminta, aparat keamanan harus menjamin keselamatan warga di Papua.

Menurutnya, tragedi penyerangan pendulang emas oleh KKB di Yahukimo kembali membuka luka lama yang belum sembuh. Terlebih, kekerasan bersenjata di Papua terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil.

"Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak masyarakat sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan warga, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua," kata Puan kepada wartawan, Jumat (11/4).

Pasalnya, sebanyak 11 orang tewas dibunuh dan 2 lainnya disandera KKB di area pendulangan Lokasi 22 dan Muara Kum Kabupaten Yahukimo pada 6-7 April lalu. Atas peristiwa itu, polisi mengerahkan tim untuk memburu pelaku pembunuhan terhadap 11 warga sipil pendulang emas tersebut.

Diduga kuat pelaku adalah KKB yang menamakan dirinya sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama. Sementara sebanyak 35 orang penambang lainnya berhasil mengungsi dan kini berada dalam pengamanan aparat TNI-Polri di Kampung Mabul, Distrik Koroway, Kabupaten Asmat. Sedangkan, 8 orang lainnya dilaporkan terpisah dari rombongan dan belum diketahui keberadaannya.

Warga yang mengungsi usai aksi kekerasan KKB terhadap pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, semakin bertambah. Polisi melaporkan ada 125 korban selamat yang kini dievakuasi ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

Menurut Puan, ini bukan hanya angka statistik namun adalah nyawa manusia, warga negara Indonesia, yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan penuh dari negara.

"Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” tegasnya.

Mantan Menko PMK itu menyatakan, masalah Papua bukan semata soal separatisme, tapi soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih. Ia menekankan, pendekatan militeristik masih belum optimal dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua.

“Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi," ujarnya.

Karena itu, Puan meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus Yahukimo dan memberi jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil. Pemerintah pun diminta melibatkan tokoh lokal dan gereja, serta adat dalam proses perdamaian yang sungguh-sungguh.

“Para tokoh adat, agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil bisa menjadi jembatan damai dan membantu memfasilitasi komunikasi,” pungkasnya.