Komunikasi Impulsif, Pandawa Sebut Pejabat Negara Sulit Menerima Kritik

JawaPos.com - Gaya komunikasi pejabat negara yang impulsive dan reaktif kerap memicu reaksi negatif dan kontroversi. Bahkan kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial (netizen).

Gaya komunikasi pejabat cenderung kasar dan menimbulkan pertanyaan dari netizen apakah semata strategi komunikasi politik untuk menarik perhatian publik atau malah keteledoran karena reaksi spontan yang tanpa memikirkan konsekuensinya?

Praktisi komunikasi Pandawa PR Dihar Dakir menuturkan, sepertinya gaya komunikasi inpulsif para pejabat dalam merespons suatu isu dengan cepat tanpa berpikir secara rasional tesebut bukanlah strategi komunikasi, melainkan reaksi emosional semata yang tidak mampu mengendalikan logika dan tak mau menerima kritik dari masyarakat.

Salah satu contoh kasus bagaimana impulsifnya para pejabat dalam berkomunikasi tatkala dalam merespons fenomena Hashtag #kaburjadulu. "Sebagian besar merebaknya narasi tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap belum dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah - masalah besar yang terjadi di Indonesia," ujar Dihar Dakir kepada JawaPos.com, Jumat (21/3).

Dihar Dakir menuturkan, berdasarkan riset secara digital yang dilakukan Pandawa PR, awalnya bubble itu terlihat kecil. Tagar #kaburajadulu semula hanya ramai di platform X. Namun, akibat tanggapan para pejabat pemerintahan yang cenderung memberikan pandangan yang negatif dan kurang menyentuh inti permasalahan, maka respons masyarakat semakin menggeliat dan menjadi bola liar.

Menurut Dihar, secara keseluruhan respons dari para pejabat menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan atau menepis kritik yang disampaikan melalui media sosia, tanpa secara langsung menangani isu-isu substantif yang diangkat oleh masyarakat.

Dihar Dakir. (Dok. Pribadi)

Dihar mencontohkan beberapa pernyataan pejabat yang impulsif dan reaktif ketika menanggapi fenomena hashtag #kaburajadulu yang kemudian semakin menyulut kegatuhan di dunia maya.

"Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,". "Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,". Kemudian ada juga yang menanggapi, "Jalan-jalan di Indonesia saja, jangan kabur”. Masih banyak lagi contoh tanggapan yang bukannya meredam kemarahan masyarakat, tetapi malah semakin memicu kegaduhan.

“Dari riset yang dilakukukan oleh Pandawa PR Hashtag #kaburajadulu mendapatkan perhatian yang signifikan, menjangkau 619 juta orang dengan 29.060 mention dan 33 juta interaksi, menunjukkan adanya diskusi yang luas tentang meninggalkan Indonesia untuk peluang yang lebih baik,” terang Dihar.

Puncak reach (jangkauan) media sosial #kaburajadulu berada pada 15-februari-2025. Dari sisi non-media sosial pada 17-februari-2025. Terdapat penurunan yang nyata dalam mention dan reach harian sepanjang minggu, dengan penurunan mention dari 372 pada hari Sabtu menjadi 252 pada Jumat, dan reach menurun dari 8,8 juta menjadi 1,9 juta dalam periode yang sama.

Mention tertinggi terkait #kaburajadulu berada pada 18-februari-2025 sebanyak 2.188 mention. Adapun dari sisi sentimen 13 Februari-2025 berada pada posisi tertinggi, sebagian besar netizen berkomentar terkait tanggapan menteri Bahlil yang menyatakan tidak nasionalisme.

Secara keseluruhan Sentimen negatif (23 persen) melebihi sentimen positif (13 persen), menunjukkan dominasi suara-suara kritis atau khawatir dalam percakapan. Sedangkan dari sisi kategori media sosial yang memiliki mention terbesar adalah TikTok begitu juga dengan sentimen negatifnya yang mencapai 3.059.

Walaupun saat ini tren #kaburajadulu mengalami penurunan, tetapi hampir semua kategori media mencapai 100 persen jumlah mention dibanding periode sebelumnya (per minggu). Perbandingan jumlah mention non-sosial media mencapai 27 persen dibanding sosial media, adapun dari sisi reach hanya mencapai 8,6 persen.

“Belajar dari contoh kasus ini, pejabat negara seharusnya diperlengkapi dengan ilmu komunikasi publik yang baik. Dengan demikian, pejabat tetap bisa bersikap tegas tanpa harus menyinggung masyarakat dengan pernyataan-pernyataan spontan yang cenderung impulsif dan kurang beretika. Menjadi tugas tim komunikasi pejabat pemerintah untuk bisa menata gaya komunikasi para pejabat agar lebih berempati kepada rakyat,” tutur Dihar.