Menko Yusril Tekankan Pembenahan Perilaku Aparat untuk Implementasikan HAM

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan, pihaknya akan membenahi perilaku aparat sipil, pertahanan dan keamanaan untuk lebih mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tugasnya.

Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam acara perayaan puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (10/12) malam.

Yusril menekankan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai sebuah ikrar global yang mengabadikan pesan mendasar sebagai manusia.

Baca Juga: Jasa Marga Prediksi Masyarakat yang Bakal Melintas di Jalan Tol Saat Libur Nataru Tembus 3,06 Juta Kendaraan

"Tahun ini, Hari Internasional Hak Asasi Manusia mengusung tema 'About Our Rights, Our Future, Right Now', [Tentang Hak-hak kita, Masa Depan Kita, Saat ini], yang mempertegas prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan jalan menuju solusi, berperan penting sebagai kekuatan pencegahan, pelindungan, dan transformatif untuk kebaikan," kata Yusril.

Dalam Asta Cita, lanjut Yusril, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menempatkan HAM sebagai roh dari semua kebijakan pembangunan.

"Dengan demikian, hak asasi manusia bukan hanya tentang pemenuhan keadilan, tetapi juga bagaimana memajukan peradaban Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ucap Yusril.

Karena itu, untuk mencapai apa yang dicantumkan dalam Asta Cita, kini pemerintah tengah melakukan pembenahan baik dari aspek regulasi, hingga perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan keamanan.

"Mainstreaming dan penguatan HAM bagi aparat sipil, pertahanan dan keamanan menjadi keharusan dan keutamaan," tegas Yusril.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan, pemerintah telah berkomitmen secara konstitusional maupun moral dalam menghormati, melindungi, dan

memenuhi HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya komitmen pemerintah telah sejalan dengan amanat UUD 1945.

Berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 disusun guna mengkonkretkan komitmen pemerintah.

"Sebagai salah satu wujud nyata komitmen ini, pemerintah membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia. Dibentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia merupakan sebuah langkah monumental

yang menegaskan pentingnya HAM dalam pembangunan nasional," ucap Pigai.

Lebih lanjut, Pigai menekankan pentingnya strategi pembangunan berbasis HAM menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, fokus utama Indonesia maju tidak lain partisipasi penuh dari masyarakat.

"Partisipasi masyarakat, Right to know terhadap pembangunan, pemenuhan hak pekerja, perhatian terhadap nilai kebudayaan, perhatian terhadap kelestarian alam, kontribusi bagi pemerintah dan benefit bagi korporasi atau swasta," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah