Indonesia Luncurkan RBC-4 dan Sosialisasikan Hasil COP29, Langkah Nyata untuk Mengatasi Perubahan Iklim Global

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61). Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

Sementara, dalam sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama, yaitu disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang - termasuk Indonesia - mencapai USD 300 miliar per tahun pada 2035. Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD 1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD 100 miliar per tahun.

Hasil berikutnya yaitu tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerja Sama) untuk mendukung pemenuhan NDC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC.

Selanjutnya, disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD 731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama (joint statement) yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada NDC (Nationally Determined Contributions).

Dalam arahannya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia adalah “no complaints and no demands". Artinya, Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim.

Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW. Dari jumlah itu, 75 persen menggunakan energi baru terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500--700 Gigaton CO2.

“Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta ton CO2e, selain itu Indonesia menawarkan kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi”, jelas Hashim.

Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara.

Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia. (Istimewa)

Terakhir, Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial.

Terkait reforestasi tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis. “Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,” tambah Menteri Raja Juli.

Pada kesempatan yang sama, Menteri LH Hanif Faisol menyampaikan bahwa selain Tim Negosiasi, terdapat Tim Paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi. Paviliun Indonesia di COP29 telah menampilkan berbagai showcase keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai elemen masyarakat selain Pemerintah, yakni akademisi/pergurun tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para rekan dunia usaha. Paviliun Indonesia telah menyelenggarakan total 44 (empat puluh empat) talkshow selama 2 minggu pelaksanaan, dengan total pembicara 215 (dua ratus lima belas) pembicara.

Selain itu, pada COP29, delegasi RI menghasilkan beberapa kerja sama bilateral. Hal ini sesuai yang disampaikan Menteri LH Hanif Faisol bahwa delegasi RI harus aktif menjalin kerja sama bilateral antara negara ataupun lembaga untuk lebih banyak hasil yang didapatkan Indonesia dari keikutsertaan di COP29.

”Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita. Untuk itu, Delegasi Indonesia telah menyiapkan Plan B terutama untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kita targetkan sebagai low hanging fruits," terang Menteri Hanif.

Untuk itu, selama COP29 Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra strategis, antara lain: (1) Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Indonesia, senilai lebih dari USD 10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru. Ke depan akan diupayakan adanya skema MRA yang sama bagi negara-negara lain yang berminat melakukan kerja sama bilateral dalam perdagangan karbon. (2) kerja sama dengan World Resources Institute untuk membahas kerja sama terkait forest monitoring system. (3) Kerja sama dengan Gold Standard dan LEAF COALITION untuk untuk membahas kerja sama pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela.