Gerindra Belum, Golkar Belum, Pengamat Sebut Rumah Politik Jokowi Mungkin Tinggal PSI

JawaPos.com – Perseteruan antara Joko Widodo dan elite PDI Perjuangan (PDIP) membuka kesempatan Partai Golkar untuk merangkul Jokowi. Partai berlambang pohon beringin itu siap memberikan karpet merah kepada presiden ke-7 RI tersebut untuk bergabung ke Golkar.

Sekjen DPP Golkar Sarmuji mengatakan, pihaknya akan menerima Jokowi dengan tangan terbuka. Apalagi, pria asal Solo itu merupakan sosok berpengaruh yang pernah menjadi presiden RI selama dua periode berturut-turut. ”Golkar adalah partai terbuka, siapa pun boleh masuk,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (8/12).

Mengenai kabar bahwa Jokowi telah menjadi anggota kehormatan Golkar, Sarmuji menyebutkan bahwa pihaknya belum menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan terkait hal itu. Begitu pula SK untuk putra mantan presiden, Gibran Rakabuming Raka. ”Sejauh ini, DPP Partai Golkar belum menerbitkan SK pengangkatan anggota kehormatan untuk siapa pun,” tegas politikus yang juga anggota DPR RI tersebut.

Sarmuji menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Jokowi. ”Sementara ini sinyalnya belum ada,” sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar Derek Loupatty menjelaskan bahwa Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan partainya meski tidak mempunyai kartu tanda anggota (KTA). Dia memaparkan, ada dua jenis keanggotaan di Partai Golkar, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan.

Salah satunya, lanjut dia, Golkar memberikan status anggota kehormatan kepada para negarawan seperti presiden, wakil presiden, dan mantan presiden. ”Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara. Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,” katanya.

Di sisi lain, analis komunikasi politik dan founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan bahwa Golkar tengah mengambil kesempatan dari dinamika politik nasional saat ini. Salah satunya perseteruan sengit antara elite PDIP dan Jokowi yang terus memanas hingga sekarang.

Namun, Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, menilai ”rayuan” Golkar belum bisa dimaknai sebagai memberikan rumah politik untuk Jokowi. Apalagi jika posisi yang ditawarkan sebatas anggota kehormatan. ”Anggota kehormatan itu ibaratnya hanya kos-kosan atau kontrakan,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Dipersepsikan Cari Perlindungan

Jika melihat rekam jejak politik Jokowi, sambung Hensat, Golkar tidak akan sepenuhnya memberikan rumah politik untuk Jokowi. ”Yang mau memberikan rumah politik untuk Jokowi mungkin tinggal PSI (Partai Solidaritas Indonesia, Red),” tuturnya.

Menurut Hensat, Jokowi semestinya tidak perlu rumah politik. Sebab, sebagai presiden RI dua periode yang kini menjadi tokoh bangsa, rumah politik Jokowi adalah Indonesia.

Baca Juga: Terima Kunjungan Jokowi di Kertanegara, Prabowo Isyaratkan Ajak Gabung Gerindra

Di luar itu, Hensat juga menyoroti manuver politik Jokowi belakangan ini. Salah satunya agenda silaturahmi ke kediaman pribadi Prabowo Subianto. Menurut dia, apa yang dilakukan Jokowi belakangan ini bisa dipersepsikan sebagai upaya Jokowi mencari perlindungan politik setelah disanksi PDIP. ”Perlindungan ini tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya, yakni Wapres Gibran,” katanya.(tyo/c19/dio)