Supaya Transisi Mulus, Jenderal Listyo Sigit Dianggap Masih Layak Jadi Kapolri di Era Prabowo

JawaPos.com - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto diminta mempertahankan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri di awal pemerintahannya. Sigit dianggap masih memiliki kapasitas mumpuni dan rekam jejak yang baik selama memimpin Korps Bhayangkara.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional. Dia disarankan tetap mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

"Pertama, alasan ekonomi. Beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional," kat Haidar Alwi, Selasa (8/10).

Baca Juga: Dukungan Tokoh dan Ulama Jawa Timur Kian Menguat untuk Khofifah-Emil

Di antara indikator tersebut adalah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang atau naik 14,6 persen dibanding Agustus 2024 di angka 46.240 orang.

Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53 persen dalam lima tahun terakhir. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas.

Namun, Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan. "Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," jelasnya.

Atas dasar itu, ia meyakini penurunan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap deflasi yang menjadi indikator berikutnya. Indonesia mencatatkan deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 yang masing-masing (0,03 persen), (0,08 persen), (0,18 persen), (0,03 persen), dan (0,12 persen). Terakhir kali Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut yakni tahun 1999 silam.

"Kedua, alasan sosial. Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat," imbuhnya.

Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja akan mendorong timbulnya masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Selain pengangguran dan kemiskinan, yang tidak kalah penting ialah kriminalitas.

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan sebesar 33,13 persen. Dari 326.804 kasus tahun 2022 menjadi 435.086 kasus tahun 2023.

"Ketiga, alasan politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi," ujar Haidar.

Baca Juga: Joker: Folie à Deux Tak Sesuai Ekspektasi, Hanya Dapatkan Rp 580 Juta Pada Pekan Pertama Pembuka

Nantinya, tugas Polri akan semakin berat karena di sisi lain terdapat masalah sosial-ekonomi yang berpotensi menjadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja. Tantangan berat tersebut hanya bisa dihadapi secara optimal dengan struktur Polri saat ini yang sudah kuat dari pucuk hingga ke akarnya.

"Keempat, alasan geologis. Yaitu ancaman gempa megathrust yang dipastikan berdampak multisektoral sehingga menjadi alarm bagi stabilitas nasional," lanjut Haidar.

Menurut BMKG, gempa megathrust Indonesia tinggal menunggu waktu. Tidak hanya berpotensi menyebabkan tsunami, kerusakan lebih luas dan lebih banyak korban jiwa maupun kehancuran infrastruktur. Akan tetapi juga gangguan ekonomi yang luar biasa, krisis kemanusiaan hingga pergeseran sosial dan politik.

"Kelima, alasan kinerja. Kinerja Polri yang sangat baik di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tergambar dari adanya kesesuaian antara hasil survei internal Polri, lembaga survei nasional bahkan internasional," ucap Haidar.

Baca Juga: Rekomendasi 3 Misoa yang Hits dan Enak di Blok M, Wajib Banget Mampir!

Keenam, alasan inovasi dan terobosan. Dari gagasan Sigit tercipta peninggalan bagi kelompok rentan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di antara inovasi dan terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO).

Berkat kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga kini para penyandang disabilitas bisa menjadi anggota Polri melalui jalur khusus.

"Ketujuh, alasan usia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru akan masuk usia pensiun pada 2027. Artinya, usia kerjanya masih cukup panjang," kata Haidar.

Ia menegaskan, adalah sebuah kerugian besar membiarkan sinar terangnya redup dengan pensiun dini atau mengangkatnya menjadi Menteri atau Kepala Lembaga. "Posisi Kapolri untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah the right place for the right person at the right time," pungkas Haidar.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Supaya Transisi Mulus, Jenderal Listyo Sigit Dianggap Masih Layak Jadi Kapolri di Era Prabowo

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Supaya Transisi Mulus, Jenderal Listyo Sigit Dianggap Masih Layak Jadi Kapolri di Era Prabowo

Tags

Artikel Terkait

Kapolri Dampingi Presiden Tinjau Pengungsian Banjir Tapteng, Instruksi Percepatan Perbaikan Jalur

Instruksi Presiden Ditindaklanjuti, Kapolri Kerahkan Kekuatan Penuh ke Wilayah Bencana Aceh–Sumut–Sumbar

Prabowo Bakal Bagi-bagi Layar Pintar, Guru Tak Masuk Bisa Dipantau Langsung dari Jakarta

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com