RAPBN 2025 Capai Rp 3.613,1 Triliun, DPR Ingatkan Hadirkan Program Pro Rakyat

Ilustrasi Gedung DPR. Pemerintah bersama DPR akan segera membahas RUU PKS.

JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah meminta Pemerintah untuk memprioritaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 3.613,1 triliun untuk program-program pro rakyat.

"Angka besar dalam APBN tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis dalam kehidupan rakyat Indonesia," kata Charles Meikyansah kepada wartawan, Rabu (21/8).

Charles memahami, pada dasarnya setiap tahun angka RAPBN selalu mengalami peningkatan. Namun, ia mengingatkan angka fantastis APBN 2025 harus dapat digunakan secara tepat, transparan dan dengan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaannya.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Hak-Hak Kelompok Penghayat Aliran Kepercayaan Diakui dan Dihormati

"APBN 2025 harus menjadi instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial," lanjut Charles.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) ini juga mengingatkan, agar APBN 2025 harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Charles merinci, seperti untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial yang diharapkan dijadikan alokasi utama anggaran tahun depan.

“Pembangunan dalam hal infrastruktur penting, tapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan di sektor rill rakyat. Utamanya bagi masyarakat dari keluarga rentan,” tuturnya.

Dalam RAPB yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat tahunan, pada Jumat (16/8), Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 722,6 triliun untuk pendidikan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun dan anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun.

Baca Juga: 7 Cara Mengenali Permintaan Maaf Palsu, Menyalahkan Orang Lain hingga Tidak Disertai Tindakan Nyata

"Dengan anggaran yang begitu besar, Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor ini benar-benar dikelola secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung," ungkap Charles.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan APBN adalah pengawasan. Charles pun meminta agar Pemerintah melakukan pengawasan ekstra untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan dengan tepat dan transparan guna mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

"Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan agar setiap program yang dibiayai oleh APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik oleh kementerian/lembaga, maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat," pungkasnya.

Editor: Banu Adikara