Terima Nota Keuangan dari Jokowi, Puan Ingatkan Beri Ruang Pemerintahan Prabowo pada APBN 2025

Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Pengantar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mengingatkan agar Pemerintahan baru presiden terpilih, Prabowo Subianto diberi ruang pada APBN 2025.

“APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi Pemerintahan, sehingga penyusunannya juga khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,” kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Masa persidangan ini merupakan masa persidangan terakhir DPR periode 2019-2024 sebelum pergantian periode pada Oktober 2024 mendatang.

Baca Juga: Surabaya Raih 23 Penghargaan Kampung Iklim, Wali Kota Eri Cahyadi Jadi Kado Terindah HUT ke-79 RI

Adapun RPJPN tersebut yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. Selain itu, Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

“Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Pemerintahan baru sehingga Pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya,” tutur Puan.

“Oleh karena itu, di dalam Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025,” sambungnya.

Puan mengatakan, DPR bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2025. KEM PPKF menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hari ini ke DPR.

Baca Juga: Tanggapi Isu Dirinya jadi Calon Tunggal Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia: Tanggal 20 Nanti Kita Lihat

“Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan memperoleh pemberdayaan ekonomi,” ungkap Puan.

“Kemudian dalam membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” imbuh Puan.

Lebih lanjut, Puan menyatakan Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending.

“Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap,” pungkas Puan.

Editor: Bintang Pradewo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Terima Nota Keuangan dari Jokowi, Puan Ingatkan Beri Ruang Pemerintahan Prabowo pada APBN 2025

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Terima Nota Keuangan dari Jokowi, Puan Ingatkan Beri Ruang Pemerintahan Prabowo pada APBN 2025

Tags

Artikel Terkait

Wapres Gibran Respons JK jadikan Jokowi Presiden: Beliau Teladan untuk Semua

JK Pamerkan Foto Jokowi Sungkem Dirinya saat Hendak Maju Gubernur DKI: Saya yang Bawa dari Solo!

Tim Hukum Jokowi Tak Ingin Kasus Ijazah Palsu Dihentikan, Ingin Pulihkan Nama Baik

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com