MPP Ke-207 Diresmikan di Ngawi, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Sebut Roh MPP Adalah Pengintegrasian Layanan Publik

JawaPos.com–Komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan terpadu bagi masyarakat kembali dibuktikan lewat diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) ke-207 di Kabupaten Ngawi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan, pesan utama dari pendirian MPP adalah pengintegrasian pelayanan bukan hanya sekadar fisik gedung yang megah.

”MPP ini kan gedung, tapi sebenarnya rohnya, spiritnya adalah pengintegrasian layanan. Maka harus benar-benar terlihat perbedaan. Dampaknya rakyat menjadi lebih cepat, mudah, lebih murah, dan transparan saat mengurus pelayanan publik,” ujar Abdullah Azwar Anas saat memberikan arahan pada Peresmian MPP Kabupaten Ngawi, Kamis (27/6).

Menteri Anas mengapresiasi Pemkab Ngawi yang telah menyediakan ruang yang proporsional untuk mengakses berbagai layanan di satu tempat. Dia mengajak Pemkab Ngawi untuk terus bertransformasi lewat peningkatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perbaikan ekosistem pelayanan publik yang terfokus pada empat aspek, yaitu direct services, mobile services, self services, dan electronic services. Anas menegaskan, pemerintah sebagai penyedia layanan harus menyiapkan langkah ke depan dengan menyediakan layanan berbasis digital selain direct service yang telah ada.

”Mudah-mudahan di Ngawi ini jadi model bagi teman-teman di sekitar Ngawi sehingga nanti memberikan pelayanan yang berdampak dan kalau disurvei masyarakatnya akan meningkatkan kepuasannya,” ujar Anas.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas resmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) ke-207 di Kabupaten Ngawi. (Humas Kemenpan RB)

Pj Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun R. Heru Wahono Santoso menyampaikan, peresmian MPP di Ngawi merupakan wujud komitmen yang tinggi untuk menyediakan layanan yang prima bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan semua kabupaten/kota memiliki MPP atau MPP Digital.

”Ekspektasi masyarakat pada layanan birokrasi semakin tinggi, maka sebagai birokrat kita harus bisa meningkatkan layanan sesuai ekspektasi tersebut. Layanan tidak hanya harus cepat tapi juga transparan, murah, mudah, dan tidak berbelit-belit,” ujar Heru Wahono Santoso.

Saat ini, telah terdapat 207 MPP dan 23 MPP Digital tersebar di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur telah dibangun sebanyak 30 MPP, termasuk MPP Kabupaten Ngawi yang hari ini diresmikan.

MPP Kabupaten Ngawi sediakan 152 layanan dari 39 instansi pemerintah. (Humas Kemenpan RB)

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menjelaskan, MPP Kabupaten Ngawi sudah melakukan soft launching dan mulai beroperasi pada 11 Desember 2023. Pada awalnya MPP menyediakan 60 jenis layanan dari 20 instansi.

”Kami berkomitmen untuk menambah layanan dan dengan kolaborasi dari berbagai instansi, saat ini masyarakat di Ngawi bisa mengakses 152 layanan dari 39 instansi pemerintah,” ujar Ony Anwar Harsono.

Selain memberikan pelayanan yang beragam, MPP Kabupaten Ngawi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang laktasi, pojok baca digital, pojok bermain anak, ruang pengaduan, akses yang baik bagi penyandang disabilitas, dan sebagainya. Pada gedung MPP ini juga tersedia co-working space yang dapat dimanfaatkan masyarakat, kafe, serta sentra UMKM dari berbagai penjuru Kabupaten Ngawi.

”Yang spesial dan membedakan antara MPP Kabupaten Ngawi dibandingkan dengan MPP lain yang telah diresmikan adalah, ini baru pertama kali di Indonesia seluruh pelayanan BPJS Kesehatan telah dipindahkan dan ditempatkan seluruhnya di MPP. Jadi harapannya ini bisa maksimal memberikan layanan,” tutur Ony Anwar Harsono.