Menaker Lantik 12 Pejabat, Tekankan Jabatan sebagai Amanah dan Pelayanan Publik

JawaPos.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (7/4/2026). Pelantikan ini menjadi langkah penguatan posisi strategis yang berperan langsung dalam peningkatan layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, termasuk pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha.

Acara pelantikan yang turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor tersebut juga mencerminkan upaya Kemnaker dalam membangun tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang profesional. Dari total pejabat yang dilantik, 11 orang berasal dari mekanisme seleksi terbuka, sementara satu lainnya melalui mutasi antarinstansi.

Dalam sambutannya, Menaker menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kedudukan struktural, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab besar.

“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa ini. Dan jabatan adalah pengorbanan,” ujar Menaker.

Baca Juga:Bantu Peserta Maganghub Raih Sertifikasi Kompetensi, Kemnaker Siapkan Reward Bagi Perusahaan

Ia mengungkapkan, Kemnaker saat ini mengelola angkatan kerja yang mencapai 155,27 juta orang. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi turut meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.

Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut seluruh jajaran, khususnya pejabat yang baru dilantik, untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, berkualitas, dan berdampak nyata.

“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menaker memaparkan bahwa Kemnaker tengah menghadapi tujuh tantangan utama yang bersifat kompleks dan mendesak. Tantangan tersebut mencakup penguatan link and match dengan dunia industri serta optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan lapangan kerja yang layak dan inklusif, pembaruan regulasi ketenagakerjaan, hingga penegakan norma ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).

Selain itu, tantangan lain meliputi penerapan hubungan industrial yang lebih transformatif, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja, serta percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker.

Baca Juga:Buruan Daftar! Program Sertifikasi Ahli K3 Kemnaker Batch 2 Resmi Dibuka

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi. Agenda tersebut meliputi penguatan kepercayaan publik, transformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, penguatan ketenagakerjaan inklusif, penegakan norma secara adil dan konsisten, serta pembangunan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.