Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 3 Juni 2024 | 00.35 WIB

Soal Pemberian Izin Usaha Tambang ke Ormas, Menteri LHK: Daripada Setiap Hari Nyariin Proposal

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan demi tanah air - Image

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan demi tanah air

 
JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan, pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) bukan tanpa perhitungan. Ia meyakini, setiap ormas akan mampu mengelola usaha pertambangan karena memiliki organisasi sayap di bidang bisnis.
 
"Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan termasuk juga punya sayap bisnis. Nah jadi yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya," kata Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (2/6).
 
Siti Nurbaya menyebut, ormas itu tidak hanya berlatar belakang keagamaan. Ia mengutarakan, seluruh masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan negara dengan baik.
 
 
"Nggak, nggak, nggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Bunyinya pokoknya bahwa, gini lho ya, undang-undang dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak asasi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang prokdutivitas rakyat apapun salurannya harusnya diberikan," ujar Siti Nurbaya.
 
Politikus Partai Nasdem itu pun menuturkan, pengelolaan tambang yang dilakukan secara profesional bisnis lebih baik, daripada ormas harus mengajukan proposal.
 
"Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya," ucap Siti Nurbaya.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola lahan tambang. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 
 
"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal 83A ayat (1), dikutip Jumat (31/5).
 
Dalam Pasal 83 ayat (3) dijelaskan, IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi
kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.
 
Sementara, pada Pasal 83 ayat (4) berbunyi, kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
 
 
"Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya," bunyi Pasal 83 ayat (5).
 
Penawaran WIUPK dalam Pasal 83 ayat (5) dijelaskan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden," demikian bunyi Pasal 83 ayat (7).
 
Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
KAI Tegas Tutup 1.800 Perlintasan Liar, Tak Pandang Bulu ke Ormas - Image
Nasional

KAI Tegas Tutup 1.800 Perlintasan Liar, Tak Pandang Bulu ke Ormas

Kamis, 30 April 2026 | 03.05 WIB

Buka Muktamar XXI Mathla'ul Anwar, Menag Nasaruddin Umar Ajak Ormas Bersinergi Hadapi Perubahan Global - Image
Nasional

Buka Muktamar XXI Mathla'ul Anwar, Menag Nasaruddin Umar Ajak Ormas Bersinergi Hadapi Perubahan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23.59 WIB

Kapolri Listyo Sigit Bukber Bareng Ormas, OKP, dan Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Beri Ruang Kritik - Image
Nasional

Kapolri Listyo Sigit Bukber Bareng Ormas, OKP, dan Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Beri Ruang Kritik

Jumat, 27 Februari 2026 | 15.33 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore